Share

Nasib Facebook di Ujung Tanduk Buntut Bocornya Jutaan Data Pengguna

Selasa 17 April 2018 20:50 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 17 337 1887932 nasib-facebook-di-ujung-tanduk-buntut-bocornya-jutaan-data-pengguna-HJgRxhLdGW.jpg Ilustrasi Facebook (Foto: Ist)

BOCORNYA 1,3 juta data pengguna Facebook di Tanah Air menimbulkan kekhawatiran. Sebab, tak menutup kemungkinan data pribadi tersebut disalahgunakan untuk kejahatan. Pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum pun begerak cepat untuk menanggulanginya dengan memanggil pihak terkait.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri sudah memberi sanksi lisan kepada Facebook terkait bocornya 1,3 juta data pengguna jejaring sosial itu asal Indonesia. Namun, pemerintah masih menunggu hasil audit Facebook terkait kebocoran data para penggunanya.

“Sekarang ini baru teguran dan sanksi lisan, kita menungu secepatnya supaya ada penjelasan mengapa seperti itu, kenapa dan bagaimana,” kata Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto.

Pemanggilan juga sudah dilakukan untuk mengetahui alasan bisa bocornya data pengguna ke Cambridge Analytica sampai 87 juta dan di mana terdapat 1,3 juta berada di Indonesia. Upaya untuk mengetahui alasan bocornya data pengguna itu terus berlanjut.

(Kebocoran data pengguna Facebook)

Polri pun ikut turun tangan setelah mendapat surat dari Kemenkominfo untuk ikut menindaklanjuti kebocoran data pengguna Facebook. Namun, kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, pihak Facebook meminta penundaan karena sedang mengumpulkan data-data yang ingin ditunjukkan kepada kepolisian.

"Facebook minta waktu untuk mengumpulkan data-data jadi kemungkinan minggu depan baru bisa datang ke Bareskrim direktorat Tindak Pidana Siber," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 12 April 2018.

Tak tanggung-tanggung, bila terbukti bersalah, Facebook bisa saja dikenai Pasal 30 UU ITE yang mengatur tentang akses ilegal. Pasal tersebut menyatakan seseorang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan, diancam pindana hingga 8 tahun.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat pengguna Facebook yang mendapat pemberitahuan dari Facebook tentang penyalahgunaan data pribadinya untuk melapor. Hal itu diperlukan agar bisa menjadi saksi untuk mengungkap persoalan tersebut.

(Perwakilan Facebook RDPU dengan Komisi I DPR, Foto: Okezone)

Catatan DPR Buat Facebook

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) merupakan salah satu wakil rakyat yang menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Facebook untuk menangani soal bocornya data pengguna Facebook. Sebab, dirinya menganggap hal itu sebagai persoalan besar dan global.

“Jika perlu, bentuk Pansus untuk hal ini. Amerika dan Inggris juga sudah melakukannya,” kata Bamsoet.

Bila hanya sekadar teguran lisan, ia menilai itu tak akan berpengaruh banyak terhadap Facebook dan keamanan data penggunanya terutama yang ada di Indonesia. Pasalnya, kedaulatan negara tidak hanya soal teritori darat, laut, dan udara, tapi juga ruang siber.

Bamsoet menduga bocornya sejuta data pengguna Facebook di Indonesia ini akan menjadi sebuah masalah. Seperti, semakin banyaknya beredar berita hoaks. Apalagi, Indonesia adalah negara di peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Filipina dalam hal jumlah kebocoran data pengguna Facebook.

Menindaklanjuti kebocoran tersebut, Komisi I DPR pun memanggil perwakilan Facebook Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu, Komisi I menggali soal alasan bisa bocornya data pengguna dan upaya pencegahan agar hal tersebut tak terulang kembali.

Setidaknya ada 4 catatan yang diberikan Komisi I DPR kepada Facebook dalam RDPU yang digelar Selasa (17/4/2018), yakni:

1. Kasus penyalahgunaan data pengguna Facebook perlu diusut tuntas sehingga ke depan tidak terulang lagi penyalahgunaan data yang berpotensi merugikan pengguna di Indonesia. Sehubung hal tersebut, perlu kiranya untuk melakukan audit investigasi atas kasus tersebut.

2. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna Facebook Indonesia merupakan tanggung jawab Facebook, sehingga pengguna Facebook Indonesia terlindungi dengan baik di dunia digital.

3. Model kerjasama antara Facebook dengan pihak ketiga harus mengedepankan perlindungan keamanan dan kerahasiaan data bagi pengguna di Indonesia serta pentingnya memberikan sanksi tegas ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian termasuk penyalahgunaan data pengguna.

4. Penyajian konten Facebook di Indonesia perlu memperhatikan kondisi sosial budaya Indonesia dengan menghilangkan semua konten negatif yang mengandung unsur kebohongan, pornografi, kekerasan, dan hal-hal yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI.

(Perwakilan Facebook Indonesia RDPU dengan Komisi I DPR, Foto: Ant)

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, catatan-catatan itu akan menjadi masukan Komisi I DPR RI dalam melakukan Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan mitra Komisi I, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kita akan panggil Kominfo karena isu ini sudah sangat urgen untuk dibahas. Selama ini ada yang suara untuk mensuspen (Facebook) yang muncul dari masyarakat maupun Parlemen. Nanti kita minta penjelasan Kominfo, langkah apa saja yang tepat kepada Facebook dalam memenuhi janjinya itu," kata Hanafi.

Sementara anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Evita Nursanty memperingatkan Facebook untuk segera melakukan perubahan untuk memastikan kasus pelanggaran kepercayaan dan kegagalan Facebook untuk melindungi data pengguna tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Jika tidak bisa memberikan jaminan itu sekarang maka kami akan mendorong penyelidikan atau audit, karena kasus ini telah menghilangkan kepercayaan publik Indonesia terhadap Facebook. Harap diingat pengguna Facebook di Indonesia itu ketiga terbesar di dunia, kalau tidak ada jaminan bahwa kasus ini tidak akan terulang maka percuma saja, dan tentu akan ada tindakan berikutnya," kata Evita dalam RDPU di Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta.

Facebook Minta Maaf

Dalam penjelasannya kepada Komisi I DPR, perwakilan Facebook menjelaskan mengenai kabar yang menyebutkan bocornya data pengguna akibat kerjasama yang dijalin Facebook dengan Camridge Analytica. Perjanjian ini terkait dengan adanya aplikasi bernama 'thisisyourdigitallife' yang dikembangkan Alexander Kogan yang dianggap telah mengambil data pengguna Facebook.

"Saya ingin menyampaikan secara spesifik bahwa tidak ada perjanjian atau agreement yang spesifik yang dibuat antara Facebook dan Alexander kogan karena beliau adalah salah satu pengembang atau developer aplikasi," kata Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific, Simon Milner mengklarifikasi tidak adanya perjanjian spesifik antara pihak Facebook dengan Alexander Kogan maupun dengan Camridge Analytica.

Mewakili Facebook, Kepala Kebijakan Publik Facebook untuk Indonesia, Ruben Hattari awalnya menepis adanya kebocoran data dari sistem Facebook. Ia juga membantah adanya pihak ketiga yang menembus sisten Facebook atau berhasil lolos dari perangkat pengamanan data yang dimiliki Facebook.

"Namun, kejadian ini adalah bentuk pelanggaran kepercayaan dan kegagalan kami untuk melindungi data pengguna, kami mohon maaf atas kejadian tersebut," ujar Ruben di ruang rapat Komisi I DPR RI.

Menurut Ruben, yang terjadi kemarin adalah adanya sebuah aplikasi bernama 'thisisyourdigitallife' yang dikembangkan oleh akademisi di Cambridge University, DR. Alexander Kogan. Aplikasi ini menggunakan fitur Facebook Login yang tersedia secara umum.

(Perwakilan Facebook RDPU dengan Komisi I DPR, Foto: Okezone)

Facebook Login, menurut Ruben memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga untuk meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook agar aplikasi mereka bisa mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna tersebut dengan teman Facebook mereka.

"Facebook, di mana kami dengan tegas melarang penggunaan dan pengiriman data yang dikumpulkan menggunakan cara ini untuk tujuan lain," jelasnya.

Ruben menambahkan, setelah DR Kogan mendapatkan data pengguna Facebook, data tersebut kemudian diberikan ke Cambridge Analytica. Facebook, lanjutnya, tidak memberikan izin atau menyetujui pemindahan data tersebut dan dianggap telah melakukan pelanggaran kebijakan platforn Facebook. Facebook pun dengan cepat melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah ini.

"Pada bulan Maret 2018, media menghubungi kami dan mempertanyakan apakah pihak-pihak terkait benar telah menghapus data yang mereka miliki sesuai dengan pengakuan mereka yang telah teridentifikasi secara hukum," tuturnya.

"Tapi kami akan terus mendalami kemungkinan ini sembari memvantu penyelidikan yang dilakukan Komisioner Informasi Inggris (ICO)," pungkasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini