nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKPI Akan Laporkan Pimpinan KPU ke Polisi Gara-Gara Ini

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 16 April 2018 12:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 16 337 1887179 pkpi-akan-laporkan-pimpinan-kpu-ke-polisi-gara-gara-ini-JPbExlMWwz.jpg PKPI (Okezone)

JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akan melaporkan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pembangangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan menebarkan ketakutan.

"Sebentar lagi kita meluncur. Kuasa hukum yang ke Polda (Metro Jaya). Pelapornya saya sebagai Sekjen PKPI," ujar Sekretaris Jenderal PKPI, Imam Anshori saat dikonfirmasi Okezone, Senin (16/4/2018).

Sementara itu, Ketua DPN PKPI Teddy Gusnaidi mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan pihaknya akan melaporkan KPU ke polisi.

Pertama, terkait pernyataan KPU yang mempertimbangkan akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Kedua, terkait pernyataan KPU yang menyebut apabila PK dikabulkan Mahkamah Agung (MA) maka PKPI bisa dianulir sebagai peserta Pemilu 2019.

"Padahal di UU Pemilu menyatakan bahwa putusan PTUN adalah tidak bisa diganggu gugat dan tak boleh ada upaya hukum lain. Tapi KPU (mempertimbangkan) lakukan upaya hukum lain, jadi dia udah membangkang terhadap UU Pemilu," ujar Teddy.

"Kedua, KPU memberikan statement yang menyatakan kalau PK berhasil (dikabulkan), maka ini akan berimpact pada calon legislatif. Nah, PKPI kan lagi pendaftaran. Dengan statment itu, (caleg dari PKPI) menganggap ini bahaya. Khawatirnya kalau udah putusan PK keluar, bisa gagal (pencalonannya) dianulir KPU," sambungnya.

Teddy menduga dua statment KPU tersebut memiliki unsur pidana. Apalagi, pernyataan itu terkesan menakut-nakuti PKPI. Karena itu, pihaknya akan memolisikan pimpinan penyelenggara pemilu.

(Baca juga: Resmi Jadi Parpol Peserta Pemilu 2019, PKPI Dapat Nomor Urut 20)

Diberitakan sebelumnya, meski menghormati putusan PTUN yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019, KPU melihat ada kejanggalan terhadap putusan tersebut. Karena itu, KPU mempertimbangkan akan mengajukan PK atas putusan PTUN ke MA.

Kendati demikian, KPU belum mengetahui kapan akan melakukan upaya hukum tersebut. Pasalnya, saat ini KPU masih melakukan kajian mendalam untuk mendapatkan bukti baru (novum) dugaan ketidaksesuaian putusan PTUN dengan fakta yang ada.

Selain itu, dalam waktu tidak terlalu lama, KPU juga akan melaporkan majelis hakim PTUN ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga telah melanggar kode etik profesi. KPU sudah melakukan konsultasi dengan KY terkait hal ini.

(Baca juga: PTUN Loloskan PKPI Jadi Peserta Pemilu 2019)

PTUN mengabulkan gugatan PKPI atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak partai itu sebagai Peserta Pemilu 2019. PKPI kini lolos jadi peserta pemilu.

Mulanya, partai pimpinan Abdullah Mahmud Hendropriyono itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU untuk ikut pesta demokrasi lantaran dinilai tidak mampu melengkapi beberapa persyaratan.

Akhirnya, PKPI melayangkan gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPU tersebut, namun kalah dalam sidang. Tidak terima atas putusan Bawaslu tersebut, PKPI kemudian mengajukan banding ke PTUN dan majelis hakim memutuskan PKPI layak menjadi peserta pemilu.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini