nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sejak Dipimpin Ical hingga Airlangga, Golkar Dukung Pilkada Langsung

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 13 April 2018 10:35 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 13 337 1886102 sejak-dipimpin-ical-hingga-airlangga-golkar-dukung-pilkada-langsung-YpdkfcpT0h.jpg Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto (Foto: Antara)

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan Partai Golkar sejak dipimpin Aburizal Bakrie hingga Airlangga Hartarto belum ada wacana untuk mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

"Posisi Golkar sampai hari ini mendukung pilkada langsung lho. Itu yang disampaikan Pak Ical (AburIzal Bakrie) waktu itu, ketika masih Pak Ical ya. Tidak ada perubahan dalam munas maupun rapim Golkar tetap meyakini pilkada langsung itu lebih baik," ujar Amali saat dihubungi, Jumat (13/4/2018).

Wacana mengembalikan kembali sistem Pilkada dari langsung melalui DPRD ini digaungkan Ketua DPR sekaligus politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut Amali, yang disampaikan Bamseot merupakan sikap pribadi dan Golkar menghargainya.

"Saya kira masing-masing orang bisa bersikap. Bisa berbeda, sesuai dengan keyakinan," jelasnya.

 (Baca: PPP dan PDIP Dukung Pilkada Lewat DPRD)

Amali juga mengungkapkan dalam rapat pleno terakhir yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, Golkar tidak pernah mengubah sikapnya untuk mendukung Pilkada langsung. Termasuk Golkar tak pernah akan mewacanakan pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kalau di internal partai dalam rapat pleno terakhir tidak ada menyampaikan. Saya sudah berkali menyampaikan saya mendukung pilkada langsung, tidak ada teguran dari partai," kata Amali.

Sebelumnya, hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Golkar Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik, Yahya Zaini saat berbincang dengan Okezone, Kamis 12 April 2018. Yahya mengatakan Partai Golkar belum punya sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau secara tidak langsung.

"Golkar belum ada sikap resmi," ujarnya.

 (Baca juga: Perludem: Mekanisme Pilkada Tidak Perlu Diributkan, Sudah Selesai pada 2014)

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira berpendapat sistem pemilihan langsung cenderung kebablasan dan bercorak liberal-individualistik dengan nuansa kapital yang sangat kuat.

"Demokrasi yang kita bangun melalui pilkada langsung ini sangat hight cost baik dari segi finansial maupun waktu yang harus diinvestasikan untuk ini. Belum lagi social cost akibat terjadi polarisasi sosial di akar rumput, akibat pertarungan antar paslon yang sangat kencang," jelas Andreas.

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya sejak 2007 silam sudah mewacanakan agar pilkada dikembalikan ke DPRD.

Sebab, sistem itu dinilai lebih baik ketimbang pilkada langsung. "Karena ditimbang dari aspek manfaat dan mudharat. Pilkada langsung mudharatnya lebih besar," ujar Baidowi.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini