nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fokus Susun PKPU, Komisi II Belum Pernah Bahas Pilkada Kembali Dipilih DPRD

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 13 April 2018 10:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 13 337 1886094 fokus-susun-pkpu-komisi-ii-belum-pernah-bahas-pilkada-kembali-dipilih-dprd-oEufqIQ63Z.jpeg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengungkapkan hingga saat ini tak ada pembicaraan di komisinya terkait dengan wacana untuk mengubah kembali sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Amali, Komisi II DPR saat ini sedang fokus membahas penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Enggak ada (pembahasan), sekarang kita sedang konsentrasi mengurus membahas PKPU tentang pencalonan PKPU tentang kampanye, tentang dana kampanye dan lain sebagainya. Enggak ada kita pikiran mau mengubah di komisi 2 itu, tidak ada jadwal revisi Undang-undang Pilkada dan tidak ada wacana itu," ujar Amali saat dihubungi, Jumat (13/4/2018).

(Baca: PPP dan PDIP Dukung Pilkada Lewat DPRD

Amali menyebut semua wakil rakyat yang ada di Komisi II sampai saat ini masih berpikir bahwa Pilkada langsung adalah yang relevan digunakan dalam sistem demokrasi saat ini.

"Semua kita di komisi II bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung itulah yang dijalankan," tuturnya.

Wacana perubahan sistem pelaksanaan pilkada menjadi tak langsung muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Mantan Ketua Komisi III DPR itu, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet bahkan mengatakan Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

 (Baca juga: Hormati Kedaulatan Rakyat, PAN Putuskan Dukung Pilkada Langsung)

Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Sementara itu, KPK menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujar Febri di Gedung KPK.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini