nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPP dan PDIP Dukung Pilkada Lewat DPRD

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 13 April 2018 07:54 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 13 337 1886062 ppp-dan-pdip-dukung-pilkada-lewat-dprd-WVbWxMZspG.jpg ilustrasi

JAKARTA - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Salah satunya digaungkan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Politikus Golkar itu menilai korupsi yang merajalela saat ini disebabkan karena kepala daerah dipilih langsung. Sebab, biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar melalui sistem ini.

Merespons hal itu, Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya sejak 2007 silam sudah mewacanakan agar pilkada dikembalikan ke DPRD.

Sebab, sistem itu dinilai lebih baik ketimbang pilkada langsung. "Karena ditimbang dari aspek manfaat dan mudharat. Pilkada langsung mudharatnya lebih besar," ujarnya kepada Okezone, Jumat (13/4/2018).

Baidowi berujar, aturan pemilihan kepala daerah dalam UUD 1945 tidak ada perintah untuk dilaksanakan secara langsung. Melainkan perintahnya dilaksanakan secara demokratis.

"Maknanya tak ada larangan konstitusional pilkada dilakukan melalui DPRD," jelas dia.

(Baca Juga: KPK Tegaskan Tak Pernah Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD)

(Baca Juga: Mekanisme Pilkada Tidak Perlu Diributkan, Sudah Selesai pada 2014)

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira berpendapat sistem pemilihan langsung cenderung kebablasan dan bercorak liberal-individualistik dengan nuansa kapital yang sangat kuat.

"Demokrasi yang kita bangun melalui pilkada langsung ini sangat hight cost baik dari segi finansial maupun waktu yang harus diinvestasikan untuk ini. Belum lagi social cost akibat terjadi polarisasi sosial di akar rumput, akibat pertarungan antar paslon yang sangat kencang," jelas Andreas.

Andreas menuturkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih baik ketimbang pemilihan langsung. Pemilihan melalui DPRD, sambung dia, tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Secara prinsip, pemilihan oleh DPRD juga merupakan demokrasi sistem perwakilan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, wacana perubahan sistem pelaksanaan pilkada menjadi tak langsung muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut Mantan Ketua Komisi III DPR itu, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu.

Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Sementara itu, KPK menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini