nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hormati Kedaulatan Rakyat, PAN Putuskan Dukung Pilkada Langsung

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 12 April 2018 08:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 12 337 1885503 hormati-kedaulatan-rakyat-pan-putuskan-dukung-pilkada-langsung-hREUPeyKJy.jpg Ilustrasi pemilihan kepala daerah. (Foto: Ist)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan metode langsung. Pasalnya, itu merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.

"Bagi PAN, karena kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyat harus menentukan dan memilih secara langsung pemimpinnya sendiri. Pemilihan secara langsung adalah penghormatan harkat dan martabat rakyat atas kehidupan demokrasi," kata Yoga kepada Okezone, Kamis (12/4/2018).

(Baca: Pilkada Lewat DPRD Dianggap Lahirkan Pemimpin Tak Mengerti Persoalan Masyarakat)

Hasil gambar untuk PAN viva yoga mauladi, okezone

Wacana perubahan sistem pelaksanaan pilkada menjadi tidak langsung muncul dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurut politikus Partai Golkar itu, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet –sapaan akrabnya– menyatakan sudah membahas wacana ini bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pekan lalu.

PAN tidak melihat demikian. Sebaliknya, partai berlambang matahari putih itu justru mengajak pemangku kebijakan di Indonesia untuk bersama-sama memperbaiki kekurangan yang ada dari ekses pilkada langsung.

"Jika masih ada noda dan efek negatif dari pilkada langsung, misalnya tentang money politic, hegemoni kaum pemilik modal, pemilih transaksional, dan lainnya, maka seluruh stakeholder, yaitu pemerintah, partai politik, penyelenggara, rakyat, organisasi masyarakat, dan pers harus sinergis memperbaiki agar kehidupan demokrasi berlangsung bersih dan sehat," jelasnya.

Sementara itu, sambung Yoga, rujukan pelaksanaan pilkada mengacu pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintah dipilih secara demokratis.

(Baca: Bamsoet Ingin Pilkada Lewat DPRD, Bagaimana Sikap Partai Golkar?)

Menurut dia, frasa 'dipilih secara demokratis' mengandung dua pendapat. Pendapat pertama, dipilih langsung oleh rakyat. Sementara kedua, dapat dipilih secara tidak langsung yaitu melalui DPRD, karena lembaga ini merupakan perwakilan rakyat.

"Menurut saya; pertama, pemilihan kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Dikarenakan terbuka, maka ditentukan oleh sikap dan pandangan politik masing-masing partai politik dan pemerintah," ujarnya.

Sikap PAN, lanjut Yoga, berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72-73/PUU-II/2004 bahwa arti 'dipilih secara demokratis' menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 harus berpedoman pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil).

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini