nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bamsoet Ingin Pilkada Lewat DPRD, Bagaimana Sikap Partai Golkar?

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 12 April 2018 06:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 12 337 1885486 bamsoet-ingin-pilkada-lewat-dprd-bagaimana-sikap-partai-golkar-MrkqrekqdM.jpg Logo Partai Golkar.

JAKARTA - Partai Golkar belum punya sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau secara tidak langsung. Padahal, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggaungkan perubahan mekanisme pemilihan tersebut.

"Golkar belum ada sikap resmi," ujar Ketua DPP Golkar Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik, Yahya Zaini saat berbincang dengan Okezone, Kamis (12/4/2018).

Yahya mengungkapkan, di masa kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar sama sekali belum pernah membahas tentang evaluasi sistem pilkada. Namun begitu, ketika Golkar berada di bawah Aburizal Bakrie, pihaknya telah sepakat bahwa pilkada dipilih melalui DPRD.

"Sekarang dengan Ketum baru kita belum pernah membahas secara kelembagaan. Tapi wacana di Golkar saya kira cenderung sebagian besar (memilih) dikembalikan ke DPRD," jelas Yahya.

(Baca juga: Wiranto Kritik Bamsoet: Jangan Salahkan Sistem Pilkada)

Menurut Bamsoet, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo.

Ia juga mengaku mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

(Baca juga: Bamsoet Sebut Wacana Pilkada Kembali Melalui DPRD Atas Usulan KPK)

Sementara itu, KPK menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini