nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gali Korupsi E-KTP, KPK Panggil Politikus Golkar Chairuman Harahap

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 11 April 2018 13:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 11 337 1885110 gali-korupsi-e-ktp-kpk-panggil-politikus-golkar-chairuman-harahap-JSCAiUFhCQ.jpg Chairuman Harahap (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap terkait kasus penyelidikan korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, Chairuman Harahap akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka Markus Nari.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari tersangka MN (Markus Nari),” ujar Febri saat dikonfirmasi, Rabu (11/4/2018).

Selain memanggil politikus Golkar, KPK juga menjadwalkan untuk memanggil Kasubag Perlengkapan dan Peralatan Ditjen Dukcapil Ahmad Ridwan serta mantan Sekretaris Ditjen Dukcapil Elvius Dailami.

“Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk MN,” papar Febri.

(Baca Juga: Djamal Aziz Bantah Tuduhan Jaksa KPK Ikut Mengancam Miryam S Haryani)

Pemeriksaan terhadap Chairuman dalam perkara ini bukan pertama kalinya. Sebab, ia juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Setya Novanto (Setnov), pada Juli 2017 lalu.

Namun, ia kali ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. Politikus Golkar itu dijadikan tersangka karena diduga menekan mantan anggota Komisi II DPR Miryam‎ Haryani, agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan kasus e-KTP. Selain itu, Markus juga diduga mempengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan perkara korupsi e-KTP.

Atas perbuatannya, Markus disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ‎Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.‎

Bukan hanya dijerat dengan pasal pemberian keterangan tidak benar, KPK juga telah resmi menetapkan Markus Nari sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini