nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wiranto: Tak Gampang Ubah Pilkada Jadi Tak Langsung

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 10 April 2018 16:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 10 337 1884692 wiranto-tak-gampang-ubah-pilkada-jadi-tak-langsung-2b5sboPZRX.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD tidak mudah. Sebab, harus ada pembahasan komprehensif antarsemua elemen negara, mulai dari masyarakat, eksekutif maupun legislatif.

"Ini tentunya tak gampang untuk setuju atau tidak setuju. Tapi perlu dibahas secara seksama dalam proses demokrasi saat ini, untung ruginya bagaimana," ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Pengubahan mekanisme dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau melalui DPRD harus mempertimbangkan asas manfaat atau mudharat-nya. Misalnya, saja soal jaminan hak politik masyarakat yang tidak boleh dipasung. Karena itu, wacana pengubahan ini mesti dibahas secara seksama dan tidak terburu-buru.

"Jangan grasa-grusu, jangan buru-buru, karena menyangkut hak warga negara, menyangkut sistem demokrasi yang kita kembangkan," jelas menteri dari Partai Hanura itu.

(Baca Juga: Soal Pilkada Tak Langsung, Demokrat Jadikan Perppu Era SBY sebagai Acuan)

Mantan Panglima ABRI itu mengaku ikut terlibat dalam sejarah perubahan pemilihan umum di Indonesia. Mulai dari mekanisme pemilihan tidak langsung, hingga seperti saat ini, yakni kepala daerah dipilih langsung oleh rakyatnya. Ia pun heran wacana pilkada dipilih oleh DPRD kembali mencuat.

"Dulu ketika di DPRD orang protes karena mudah sekali ber-money politic sehingga kemudian dilemparkan kepada suatu pemilihan langsung dari rakyat dengan harapan money politic akan habis. Ternyata masih ada. Sekarang muncul lagi wacana kembali pada DPRD," tandas Wiranto.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah membahas evaluasi kemanfaatan pilkada langsung bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), beberapa waktu lalu. Hasil pembahasan tersebut, muncul wacana pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD.

Bamsoet sepakat jika pilkada dikembalikan lagi melalui DPRD. Sebab, ia melihat banyak kepala daerah terjerat korupsi lantaran dipilih melalui sistem langsung.

(Baca Juga: Bantah Bamsoet, KPK Tegaskan Tak Pernah Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD)

Bamsoet juga mendapatkan penjelasan informal dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Bahkan, kajian sementara yang dilakukan Pahala Nainggolan dan timnya di KPK menyarankan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. "Pak Nainggolan menyampaikan, kalau kembali ke DPRD lebih baik kita awasi lebih mudah," ucap Bamsoet di Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, KPK menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan bahwa pihaknya menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini