nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bantah Bamsoet, KPK Tegaskan Tak Pernah Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 10 April 2018 14:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 10 337 1884579 bantah-bamsoet-kpk-tegaskan-tak-pernah-usulkan-kepala-daerah-dipilih-dprd-tFgwyLFqAh.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik terkait ucapan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengatakan bahwa KPK menyarankan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah itu tidak benar.

“Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).

Febri menyatakan, bahwa lembaga antirasuah ini tidak pernah menyimpulkan bahkan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD.

“KPK tidak pernah menyimpulkan apalagi mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tegas Febri.

Bahkan, sambung Febri, korupsi itu bisa terjadi disaat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga, menurutnya tidaklah tepat bilamana mengkambinghitamkan sistem pilkada langsung saat ini.

“Jadi, tidak tepat jika kita mengkambinghitamkan sistem pilkada langsung yang sudah kita pilih sebelumnya sebagai salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia seolah sebagai penyebab korupsi,” tegasnya.

(Baca Juga: Bamsoet Sebut Wacana Pilkada Kembali Melalui DPRD Atas Usulan KPK)

Oleh karenanya, KPK menegaskan pilkada secara langsung merupakan bentuk proses demokrasi. Maka, sistem pilkada kembali kepada DPRD dinilai oleh Febri tidak tepat jika dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi kepala daerah hasil pemilihan langsung.

"Jika biaya kontestasi politik yang tinggi yang jadi masalah, maka tentu hal itu yang harus diselesaikan, bukan justru kembali ke masa lalu yang juga belum tentu lebih baik dan dapat mengurangi korupsi," tandas dia.

Sebelumnya, sistem pelaksanaan pilkada tak langsung ini muncul dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut mantan Ketua Komisi III itu korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional.

Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Mendagri Tjahjo Kumolo pekan lalu. Bahkan, ia mendapatkan saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan Pilkada Langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini