nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Pilkada Tidak Langsung, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 10 April 2018 08:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 10 337 1884413 wacana-pilkada-tidak-langsung-ini-kelebihan-dan-kekurangannya-WXWF47Rrja.jpg Ilustrasi pemilihan kepala daerah. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah membahas evaluasi kemanfaatan pemilihan kepala daerah langsung bersama Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) beberapa waktu lalu. Hasil pembahasan tersebut, muncul wacana pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, memaparkan bahwa hasil analisisnya terkait kekurangan dan kelebihan‎ pelaksanaan pilkada tidak langsung yang sempat diwacanakan akan kembali dilaukan oleh pemerintah.

"Kelebihan pilkada tidak langsung di antaranya adalah biaya politik murah, politik uang tidak meluas sampai basis masyarakat, dan rakyat tidak mengalami pembelahan ekstrem secara sosial maupun politik," papar Ubay –sapaan akrab– saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (10/4/2018).

(Baca: Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Bamsoet: Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudaratnya)

Sedangkan kelemahan pilkada tidak langsung, sambung Ubay, yakni calon kepala daerah tidak dikenal rakyatnya, politik uang terjadi di lapisan elite daerah, dan rakyat tidak dilibatkan dalam menentukan pemimpinya sendiri atau kurang demokratis.

"Lalu bagaimana solusinya? Setidaknya ada tiga pola solusi yang mungkin bisa dijadikan agenda DPR maupun Kemendagri. Pertama, pola pilkada tidak langsung yang diperbarui; kedua, pola pilkada langsung yang diperbaharui; ketiga, pola campuran," imbuhnya.

Ia menjelaskan, pola pilkada tidak langsung atau melalui DPRD yang diperbarui adalah bukan seperti pilkada atau pemilihan kepala daerah di DPRD seperti zaman Orde Baru yang tidak dikenal publik prosesnya. Tetapi, pilkada tidak langsung yang membuka ruang keterlibatan publik.

Hal Ini, lanjut dia, dapat dilakukan melalui dua hal sebelum pemilihan oleh DPRD, yaitu ada uji publik terhadap calon kepala daerah setelah pendaftaran calon ke panitia pemilihan di DPRD. Uji publik ini berupa pengumuman calon-calon kepala daerah kepada publik agar publik memberikan penilaian atau keberatan yang berbasis data atau bukti tertentu.

"Nah, jika protes publik kemudian menunjukkan data negatif atau ketidaklayakan calon, maka panitia pemilihan di DPRD dapat memberi kesempatan kepada fraksi pengusungnya di DPRD untuk mencari calon lainnya dalam waktu yang tidak lama sesuai jadwal yang ditetapkan," sambungnya.

(Baca: Mendagri Bertemu Pimpinan DPR, Bahas Manfaat Pilkada Langsung)

Selain uji publik, Ubay juga meminta adanya keterlibatan publik dengan cara melalui debat calon kepala daerah di depan majelis sidang DPRD yang dihadiri dan ditonton masyarakat luas melalui media televisi.

"Setelah masa tenang baru sidang paripurna DPRD dilakukan untuk memilih kepala daerah. Untuk menghindari praktik money politic anggota DPRD saat pemilihan kepala daerah, perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam pengawasan sepanjang masa pilkada berlangsung," jelasnya.

Sedangkan pola pilkada langsung yang diperbarui maksudnya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetapi sejumlah hal dan aturan yang selama ini menimbulkan masalah dalam pilkada langsung harus diperbaiki.

"Dalam hal ini, sejumlah masalah yang harus diperbaiki tersebut antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, soal sistem pemilu yang sangat kontestatif liberalistik," ungkapnya.

(Baca: Petakan Keamanan Pilpres, DPR Soroti Koordinasi Penyelenggara Pemilu)

"Kemudian, mekanisme pencalonan yang harus mendapat surat dukungan dan persetujuan pencalonan dari pengurus pusat partai politik yang membuka celah adanya 'mahar politik', angka 20 persen threshold untuk dukungan terhadap calon kepala daerah telah membatasi hak politik untuk dipilih sehingga muncul calon kepala daerah yang tidak beragam padahal cukup dengan menaikkan angka parliamentary threshold 6 sampai 8 persen semua partai yang lolos threshold bisa mengusung calon kepala daerahnya," tambah dia.

Sementara pola campuran, Ubay membeberkan yakni dengan menggunakan cara berpikir para pendiri bangsa ini yaitu menggunakan pola campuran antara model demokrasi langsung dan model demokrasi tidak langsung.

"Indonesia tidak harus secara kaku memilih satu diantara model pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi untuk mengeleminir berbagai kelemahan yang dijelaskan di atas, pemilihan kepala daerah dapat menggunakan model campuran dalam satu wilayah," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini