nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tindak Lanjuti Putusan MK, Wiranto Godok Sistem Pembinaan Penganut Aliran Kepercayaan

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 06 April 2018 19:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 04 06 337 1883288 tindak-lanjuti-putusan-mk-wiranto-godok-sistem-pembinaan-penganut-aliran-kepercayaan-uc7L6pFz5w.jpg Menko Polhukam Wiranto (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tengah menggodok sistem pembinaan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aliran kepercayaan masuk dalam kolom agama di KTP elektonik (E-KTP).

Konsep pembinaan penganut aliran kepercayaan itu didiskusikan Wiranto dalam forum rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (6/4/2018).

"(Tadi) diskusi mengenai sistem pembinaannya saja. Tidak ada yang istimewa, masih diskursus dan brainstorming saja," ujar Wiranto kepada wartawan.

Mantan Panglima ABRI itu menjelaskan, fungsi pembinaan penganut aliran kepercayaan telah ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara itu, urusan enam agama yang diakui negara telah diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Sejurus dengan itu, Wiranto merasa perlu mendiskusikan pola atau sistem pembinaan terhadap aliran kepercayaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih. "Kita hanya memastikan supaya tidak overlapping," jelasnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan masyarakat penghayat kepercayaan.

(Baca Juga: Jokowi Minta Penganut Aliran Kepercayaan Dicantumkan di E-KTP)

Menindaklanjuti itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penganut aliran kepercayaan harus dimasukan ke dalam kolom agama di e-KTP. Ia menegaskan, putusan MK merupakan final dan mengikat.

Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk melibatkan semua pihak guna membahas pelaksanaan dalam memasukan aliran kepercayaan ke dalam kolom agama di e-KTP.

(Baca Juga: Soal Aliran Kepercayaan, Tjahjo Kumolo: Secepatnya Kemendagri Akan Laksanakan Putusan MK)

"Untuk pelaksanaan teknisnya, saya minta Menteri Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada," ucapnya dalam rapat terbatas Penataan Administrasi Kependudikan Pasca Putusan MK di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 4 April 2018.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini