DPR Bakal Panggil Pihak RSPAD hingga IDI Terkait Dokter Terawan

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 05 April 2018 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 05 337 1882566 dpr-bakal-panggil-pihak-rspad-hingga-idi-terkait-dokter-terawan-hJretmptK5.jpg Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi (Foto: M Rizky)

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, akan mengali informasi mengenai masalah pemecatan terhadap Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Terawan Agus Putranto atau dokter Terawan. Untuk itu, semua pihak akan dipanggil untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Komisi IX, karena kita cukup padat ada kunjungan kerja, Senin saya akan panggil pihak terkait, IDI, MKEK, RSPAD, dokter Terawan, KKI (konsil kedokteran) yang mengurus dokter. KKI akan menyatakan sebetulnya gimana mendudukkan masalah ini," kata Dede di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Menurut Dede, terpenting bagi masyarakat itu bukan etik, namun tindakannya bisa memberi manfaat atau tidak, sembuh atau tidak. Politikus Demokrat itu pun khawatir masalah tersebut bisa berbuah pemikiran negatif.

"Jangan sampai di publik ada semacam pemikiran negatif, jangan-jangan ribuan orang yang diselamatkan ini salah semua. Kita ingin pemerintah memberikan jawaban Senin. Mudah-mudahan kita dapat jawaban yang pasti," ungkapnya.

(Baca Juga: Soal Pemecatan Dokter Terawan, DPR: IDI Harus Cabut Keputusan Itu)

Terkait dengan metode baru Digital Substraction Angiogram (DSA) atau sering disebut metode cuci otak yang disebut sebagai pokok permasalahan menurut Dede, dalam dunia kedokteran metode baru selalu muncul setiap tahun.

Ia mencontohkan, seperti stem sell, rompi antikanker, cangkok ginjal, untuk itu katanya setiap metode itu harus ada payung hukumnya agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

"Karena ketika sudah digunakan oleh puluhan hingga ribuan orang, tentu harus ada payung hukum. Enggak bisa serta merta menyatakan ada kode etik dokter yang menyalahi, yang dibuat oleh dokter dan hanya dokter yang tahu," terangnya.

Apalagi, sambung Dede, sejauh ini pengobatan tersebut bermanfaat untuk rakyat, terjangkau, tidak memberatkan, dan belum ditemukan ada korban. "Sampai sekarang belum ada laporan korban DSA. Oleh karena itu, kta dorong di-approve saja," tukasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini