KPK Hati-Hati Usut Kasus "Kardus Durian"

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 05 April 2018 15:32 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 05 337 1882545 kpk-hati-hati-usut-kasus-kardus-durian-xkz6AcYdBw.jpg Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berhati-hati dalam mengusut kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan istilah 'kardus durian'.

"Coba saya pelajari dulu ya seperti apa itu kasusnya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Kasus "kardus durian" ini sendiri sempat menyeret nama dari eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Wakil Ketua MPR.

Dengan adanya hal tersebut, Saut menyebut pihaknya tak mau gegabah dalam mengambil langkah atau keputusan apapun, sehingga akan sangat berhati-hati untuk mengusut keterlibatan pihak lain, salah satunya Cak Imin.

"Karena sebut-menyebut nama yang makin fenomenal itu harus kami sikapi dengan kehati-hatian. Namun, harus firm dan prudent tentunya," ujar Saut.

 (Baca Juga: ICW Minta KPK Telusuri Pihak Lain di Kasus "Kardus Durian")

Saut menekankan, untuk mengusut kasus atau pihak lainnya, lembaga antirasuah tetap akan mengutamakan pembuktian atas perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana korupsi. Sehingga, kata Saut, pihaknya harus membuktikan ada peristiwa pidananya dalam kasus korupsi.

"Jadi, harus bisa membuktikan bahwa ada peristiwa pidanya lebih dahulu, tidak hanya sebatas disebut kemudian reaktif," kata Saut.

Dalam kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada tahun 2011, Cak Imin disebut-sebut akan menerima jatah uang sebesar Rp1,5 miliar yang dimasukan dalam 'kardus durian' itu. Namun, hal tersebut dibantah oleh Cak Imin.

Kasus ini sendiri sudah ada tiga orang yang dijatuhkan vonis bersalah karena terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus tersebut. Mereka adalah Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.

Ketika itu, Dharnawati memasukan uang Rp1,5 miliar ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Uang tersebut dimasukan ke dalam kardus buah durian. Sebab itu, kasus ini kerap dikenal kasus "kardus durian".

Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.

Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, Cak Imin berkali-kali membantah, baik di dalam atau luar persidangan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini