nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MA Bantah Penerbitan SEMA Larangan Buronan Ajukan Praperadilan Terkait Kasus Rizieq

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 02 April 2018 03:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 02 337 1880765 ma-bantah-penerbitan-sema-larangan-buronan-ajukan-praperadilan-terkait-kasus-rizieq-SCAeDmokEW.jpg Cuplikan surat edaran MA (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membantah penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) berkaitan dengan kasus dugaan dugaan chat porno yang menyeret nama Rizieq Syihab.

Rizieq sendiri diketahui masuk dalam DPO atau buron terkait kasus dugaan chat porno yang melibatkan Firza Husein. Keduanya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Hingga kini, yang bersangkutan belum kembali ke Tanah Air untuk memenuhi panggilan kepolisian.

Juru Bicara MA, Suhadi, menegaskan penerbitan SE tersebut tidak berkaitan dengan kasus tertentu, termasuk ‎kasus Rizieq. Menurut dia, penerbitan surat itu semata-mata dilandasi pertimbangan kekosongan hukum.

"Oh tidak. Itu menggunakan rasio saja," ujar Suhadi saat dikonfirmasi, Minggu 1 April 2018.

 (Baca: Jadi Tersangka Kasus Pornografi, Habib Rizieq Bakal Praperadilankan Polda Metro)

Suhadi menuturkan, surat edaran serupa pernah dikeluarkan MA pada 2012 lalu. Kala itu, MA menerbitkan SE mengenai larangan DPO mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Karenanya, Suhadi menegaskan penerbitan SE kali ini tidak berkaitan dengan kasus tertentu.

"2012 sudah dikeluarkan SE sejenis tetapi untuk PK. Jadi orang melarikan diri tidak diperkenankan mengajukan PK dalam arti bahwa PK harus datang yang bersangkutan. Sampai sekarang masih berlaku," jelasnya.

"Kalau untuk praperadilan, kalau dia mau upaya hukum ya jangan melarikan diri menghindari hukum," sambung Suhadi.

 (Baca juga: DPR: Jika Sangkaan Polisi Salah, Habib Rizieq Pulang dan Buktikan!)

Sekadar informasi, pada Juni 2017 lalu, pengacara Rizieq, Kapitra Ampera mengatakan tengah membahas kemungkinan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun, hingga kini gugatan tersebut tidak kunjung dilayangkan.

Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan buronan mengajukan praperadilan ditandatangani Ketua MA, Muhammad Hatta Ali dan ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi serta ketua pengadilan negeri yang ada di seluruh Indonesia. Surat tersebut diterbitkan pada 23 Maret 2018.

Larangan itu dikeluarkan dalam rangka menyikapi kecenderungan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dalam status DPO, akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maka, untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka yang masuk dalam DPO, MA memberikan beberapa petunjuk yang mesti diikuti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia.

"Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan," demikian bunyi Surat Edaran MA.

Selain itu, MA menyebutkan jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima.

"Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum," demikian isi surat tersebut.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 itu juga ditembuskan kepada Wakil Ketua MA Bidang Yudisial; para Ketua Kamar MA; para Hakim Agung MA; para Hakim AD Hoc pada MA; Panitera MA; dan para Panitera Muda MA.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini