nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKS Nilai Tak Perlu Revisi UU Pilkada Terkait Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 29 Maret 2018 16:05 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 29 337 1879704 pks-nilai-tak-perlu-revisi-uu-pilkada-terkait-calon-kepala-daerah-jadi-tersangka-AmGzft5iGC.jpg Ketua DPP PKS Masdani Ali Sera. Foto Okezone

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tak perlu ada revisi Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dalam undang-undang tertulis jelasĀ  menyatakan bahwa calon kepala daerah bisa diganti jika berhalangan tetap.

Ia menambahkan penetapan tersangka tidak serta menggugurkan hak calon kepala daerah untuk terus maju hingga status hukumnya berkekuatan hukum tetap.

"Tidak perlu ada revisi, karena itu seperti buruk rupa cermin dibelah," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (29/3/2018).

Mardani meminta pemerintah hingga partai politik untuk tetap konsisten dengan peraturan yang ada. Ia berujar sudah konsekuensi parpol bila ada kadernya yang menjadi calon kepala daerah ditetapkan menjadi tersangka.

PKS, kata Mardani, sudah memiliki pakta integritas yang ditandatamgani oleh semua kadernya. Kerugian, menurut Mardani malah akan dialami partai lain yang lebih banyak kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Yang paling dirugikan justru partai lain yang jauh lebih banyak tersangkanya," tegasnya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily berharap agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah (cakada) yang terjerat kasus hukum, guna mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait hal tersebut.

"Perppu itu mengisi kekosongan hukum terkait calon kepala daerah yang terkena masalah hukum apalagi ketika terkena operasi tangkap tangan lalu ditahan sehingga otomatis tidak bisa mengikuti tahapan pilkada dan dalam UU Pilkada tidak bisa diganti," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ace mengatakan Perppu itu diperlukan karena cakada yang terjerat kasus hukum merugikan tahapan Pilkada sehingga dikhawatirkan mengganggu prosesnya dan merugikan rakyat karena dihadapkan pada cakada yang bermasalah dalam hukum. Sehingga Golkar mengusulkan agar Pasal 43 UU Pilkada diganti menjadi dalam Perppu itu diatur apabila cakada terkena kasus hukum maka bisa diganti.

"Kalau hanya revisi Peraturan KPU tidak cukup karena diatasnya adalah UU, kami menyepakati untuk diusulkan Perppu, dasarnya ada kekosongan hukum terkait cakada yang terkena kasus hukum," tukas Ace.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini