nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketimbang Perppu, PPP Usulkan Revisi UU Pilkada Terkait Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 29 Maret 2018 15:47 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 29 337 1879685 ketimbang-perppu-ppp-usulkan-revisi-uu-pilkada-terkait-calon-kepala-daerah-berstatus-tersangka-6foTwQGxlJ.jpg Sekjen PPP, Arsul Sani. (Foto: Bayu Septianto/Okezone)

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily mengatakan usulan partainya agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum, guna mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait hal tersebut.

"Perppu itu mengisi kekosongan hukum terkait calon kepala daerah yang terkena masalah hukum apalagi ketika terkena operasi tangkap tangan lalu ditahan sehingga otomatis tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada dan dalam UU Pilkada tidak bisa diganti," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Ace mengatakan, Perppu itu diperlukan karena calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum merugikan tahapan Pilkada sehingga dikhawatirkan mengganggu prosesnya dan merugikan rakyat karena dihadapkan pada cakada yang bermasalah dalam hukum. Karena itu, Golkar mengusulkan Pasal 43 UU Pilkada diganti menjadi dalam Perppu itu diatur apabila cakada terkena kasus hukum maka bisa diganti.

"Kalau hanya revisi Peraturan KPU tidak cukup karena di atasnya adalah UU. Kami menyepakati untuk diusulkan Perppu, dasarnya ada kekosongan hukum terkait calon kepala daerah yang terkena kasus hukum," tukas Ace.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini