nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketimbang Perppu, PPP Usulkan Revisi UU Pilkada Terkait Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 29 Maret 2018 15:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 29 337 1879685 ketimbang-perppu-ppp-usulkan-revisi-uu-pilkada-terkait-calon-kepala-daerah-berstatus-tersangka-6foTwQGxlJ.jpg Sekjen PPP, Arsul Sani. (Foto: Bayu Septianto/Okezone)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, partainya menyetujui adanya usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum.

Namun, menurut Arsul, masih ada cara yang lebih baik ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu yang diusulkan oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Arsul mengusulkan Golkar dan PDIP menginisiasikan adanya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada.

"Kita setuju saja, tapi menurut PPP itu bukan satu-satunya cara. Cara lain bisa juga DPR menginisiasikan revisi undang-undang cepat, tentunya dengan memasukkan ke prolegnas (program legislasi nasional) dan prolegnas prioritas," ujar Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Arsul menjelaskan, UU Pilkada saat ini sudah mengatur bahwa calon kepala daerah yang menjadi tersangka tetap bisa mengikuti kontestasi Pilkada hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun, hal seperti ini, menurut Arsul, sangat tak bagus bila calon kepala daerah ini tertahan kasusnya di tahap penyidikan.

"Jadi, dari sisi ini, meski jadi tersangka lalu ada kemungkinan menang dan dia tetap dilantik, apalagi kalau proses penyidikan oleh KPK lama. Ini kan tak bagus," jelas Arsul.

“Bayangkan ada calon kepala daerah menang pilkada karena masyarakat percaya kalaupun ada peristiwa yang masuk tindak pidana korupsi (tipikor), tapi katakanlah tak menghapus kecintaan masyarakat terhadap yang bersangkutan, ini kan tak bagus untuk demokrasi kita,” imbuhnya.

Arsul menegaskan, PPP lebih setuju bila calon kepala daerah tersebut dihentikan proses pencalonannya demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia serta menjaga ikhtiar pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih.

(Baca Juga: Tak Setuju Usulan Perppu Cakada Tersangka, Mendagri: Cukup dengan PKPU)

Arsul menambahkan belum ada unsur kegentingan memaksa bila pemerintah mengeluarkan Perppu.

"Lebih setuju ada mekanisme penghentian kepala daerah, tidak harus selalu Perppu. Kalau mau bisa juga revisi kilat. DPR bisa lakukan itu, buktinya UU MD3 aja bisa kok," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Sadzily mengatakan usulan partainya agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum, guna mengisi kekosongan hukum yang belum diatur terkait hal tersebut.

"Perppu itu mengisi kekosongan hukum terkait calon kepala daerah yang terkena masalah hukum apalagi ketika terkena operasi tangkap tangan lalu ditahan sehingga otomatis tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada dan dalam UU Pilkada tidak bisa diganti," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Ace mengatakan, Perppu itu diperlukan karena calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum merugikan tahapan Pilkada sehingga dikhawatirkan mengganggu prosesnya dan merugikan rakyat karena dihadapkan pada cakada yang bermasalah dalam hukum. Karena itu, Golkar mengusulkan Pasal 43 UU Pilkada diganti menjadi dalam Perppu itu diatur apabila cakada terkena kasus hukum maka bisa diganti.

"Kalau hanya revisi Peraturan KPU tidak cukup karena di atasnya adalah UU. Kami menyepakati untuk diusulkan Perppu, dasarnya ada kekosongan hukum terkait calon kepala daerah yang terkena kasus hukum," tukas Ace.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini