nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini 7 'Srikandi' Cantik yang Terjerat Kasus Korupsi

Annisa Ulva Damayanti, Jurnalis · Rabu 28 Maret 2018 14:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 28 337 1879049 ini-7-srikandi-cantik-yang-terjerat-kasus-korupsi-nacPUrrqhN.jpg Terpidana kasus korupsi hambalang, Angelina Sondakh (foto: Okezone)

JAKARTA - Kasus korupsi kini tak lagi hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Pada faktanya, tak sedikit para wanita cantik yang juga harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena terjerat kasus tersebut.

Sosok wanita yang selalu identik dengan kehidupan glamour terkadang membuat mereka terjebak pada obsesi itu, sehingga pada akhirnya rela melakukan apapun.

Teranyar, Calon Walikota malang, Ya’qud Ananda Gudhan alias Nanda ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan suap soal pembahasan APBD-P. Berkaitan dengan hal itu, komisi antirasuah itu tidak akan memberikan izin kampanye kepada Nanda.

Selain Nanda, ada juga beberapa wanita yang terjerat kasus korupsi dan berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti pejabat pemerintah, anggota DPR, pegawai swasta, hingga ibu rumah tangga.

Berikut rangkuman Okezone beberapa aksi tindak pidana korupsi yang dilakukan "Srikandi" cantik hingga mendekam di balik jeruji besi:

1. Politisi Partai Demokrat sekaligus Anggota DPR, Angelina Sondakh

 

Mantan anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh mengakui menerima uang sebesar USD 2.000 dari mantan Ketua Komisi X DPR, Mahyudin.‎ Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor.

 

Terkait dengan hal itu, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dengan denda Rp 500.000.000 sussider 6 bulan kurungan. Selain itu, MA juga memutuskan bahwa Angelina dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar dan 1,2 juta US Dollar serta subsider 1 tahun penjara.

2. Istri Ketiga Gubernur Bengkulu, Lilly Martiani Maddari

Melalui Operasi Tangkap Tangan KPK, istri ketiga Gubernur Bengkulu , Ridwan Mukti, Lilly Martiani Maddari ikut terjaring dalam pusaran kasus korupsi yang menjerat suaminya. Kasus korupsi tersebut terkait adanya dugaan suap pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap,‎ Ridwan Mukti beserta istri, Lily Martiani Maddani, dan Rico Dian Sari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor kelas IA Bengkulu, menjatuhkan vonis kepada terdakwa Lily dan suaminya dengan 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider dua bulan penjara.

3. Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Mashita Soeparno

Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK juga menangkap Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno atau yang akrab disapa Bunda Sitha. Bunda Sitha diduga terlibat dalam tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan‎ Pemkot Tegal, Jawa Tengah.

 

Wanita pertama yang memimpin Kota Tegal ini diduga menerima uang suap dan gratifikasi sebesar Rp5,1 Miliar bersama mantan Politikus Nasdem, Amir Mirza Hutagalung dalam tiga kasus korupsi yang berbeda selama delapan bulan.

4. Istri Plt Gubernur Sumatera Utara, Evi Diana

 

Istri Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi, Evi Diana, diduga turut menerima uang dari kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 turut menikmati fulus dari Gatot Pujo saat itu untuk memuluskan kepentingannya di dewan Sumut.

Walaupun Evi dikabarkan telah mengembalikan sejumlah uang haram itu kepada penyidik KPK, namun hal itu tak serta merta menghilangkan tindak pidana yang melekat kepada istri Erry.

Pemberian suap tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tahun 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut tahun 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

5. Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari

 

 

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari didakwa menerima suap atas proyek, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar sebesar Rp6 miliar.

Diketahui uang tersebut diberikan Direktur Utama (Dirut) PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun untuk memuluskan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

 

Selain suap Abun juga memberikan sejumlah gratifikasi sebesar Rp436 miliar. Rita diduga membelanjakan hasil gratifikasi tersebut dengan membelikan beberapa kendaraan dan sejumlah apartemen dengan menggunakan nama orang lain.

6. Pengusaha, Artalyta Suryani alias Ayin

 

Artalyta Suryani mendekam selama lima tahun di penjara setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mansyurdin Chaniago memutuskan vonis terkait kasus dugaan suap jaksa Kejaksaan Agung.

 

Menurut majelis hakim, Artalyta yang kerap dipanggil Ayin terbukti secara sah dan meyakinkan memberi sesuatu kepada jaksa urip Tri Gunawan untuk memberikan informasi tentang penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia II (Bank Dagang Nasional Indonesia Indonesia).

Majelis hakim memutuskan hukuman tersebut karena mempertimbangkan tiga hal yang memberatkan, yaitu selama sidang Ayin tidak meyakini kesalahannya, berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan kedua perbuatannya dianggap mencederai hukum Indonesia.

 

7. Calon Walikota Malang, Ya’qud Ananda Gudhan

 

 

Ya’qud Ananda Gudhan yang kerap dipanggil Nanda itu resmi ditahan oleh KPK atas ‎pengembangan kasus dugaan suap pemulusan APBD-P Kota Malang, tahun 2015. Sebelumnya pada kamis 22 Maret 2018, nanda sempat memenuhi undangan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

 

Sebelumnya, kasus dugaan suap APBD 2015 - 2016 Kota Malang sendiri sudah menyeret mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerja Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono dan rekanan swasta Hendarwan Maruszaman. Diduga sejumlah uang pelicin dengan istilah pokir diberikan untuk memuluskan penganggaran APBD 2015 Kota Malang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini