Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Jaksa Agung Bahas Kerawanan Pilkada

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 28 Maret 2018 13:35 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 28 337 1879027 rapat-kerja-dengan-komisi-iii-jaksa-agung-bahas-kerawanan-pilkada-XYO1XYyBOt.jpg Raker Komisi III DPR RI dengan Kejagung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo beserta jajarannya di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR Senayan. Rapat ini dilaksanakan guna membahas evaluasi kerja yang telah dilaksanakan oleh Jaksa Agung.

Rapat yang digelar terbuka untuk umum itu dibuka sekira pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Mulfachri Harahap. Selain itu rapat juga dihadiri sejumlah anggota komisi III lainnya.

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, dalam rapat kali ini hal yang perlu dibahas yakni berkaitan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak pada 2019 mendatang.

Menurutnya belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya momentum Pilkada maupun Pilpres tidak hanya menjadi ajang adu gagasan semata melainkan akan menjadi ajang adu gengsi untuk memperebutkan kepemimpinan nasional.

"Melihat pengalaman empiris (yang terjadi) di Pilpres maupun Pileg dapat diperkirakan tidak hanya sekedar kontestasi ide gagasan, melainkan menjadi momen mengadu gengsi memperebutkan kepemimpinan nasional," kata M Prasetyo di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, (28/03/2018).

Prasetyo juga meyakini, Pilkada kali ini akan berpotensi besar melahirkan permasalahan sebab katanya, Pilkada ini juga diikuti serentak oleh daerah yang memiliki lumbung suara yakni di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

"Telebih pilkada kali ini digelar di beberapa daerah yang diketahui menjadi lumbung suara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, oleh karenanya Pilkada akan dimaknai secara psikologis. Berpotensi melahirkan masalah dan tindak kecurangan dan bermuara pada proses hukum," terangnya.

Selain itu katanya, isu Sara, fitnah ujaran kebencian, berita bohong kemungkinan akan mewarnai momen Pilkada yang akan datang. Hal ini menurutnya dilakukan untuk menjatuhkan kelompok politik tertentu yang dianggap bersebrangan demi meraih suatu kemenangan

"Fitnah, menebar kebencian, memanfaatkan isu Sara, dengan mengedarkan berita bohong adu domba semata mata hanya untuk meraih kemenangan menjatuhkan lawan politiknya," tukasnya.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini