Kemenaker Optimalkan 3 Pilar Ini Hadapi Revolusi Industri 4.0

Taufik Fajar, Okezone · Sabtu 24 Maret 2018 08:48 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 24 337 1877298 kemenaker-optimalkan-3-pilar-ini-hadapi-revolusi-industri-4-0-SQJxY4aIup.jpg (foto Taufik Fajar/Okezone)

MATARAM - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengoptimalkan tiga pilar untuk percepatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Karena saat ini, Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dan ada beberapa jenis pekerjaan lama yang hilang dan pekerjaan baru akan muncul.

Kepala Biro Humas Kemnaker Sahat Sinura, mengatakan, tiga pilar percepatan peningkatan kompetensi SDM itu, mengacu pada penyipan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas, program Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding Balai Latihan Kerja (3R BLK), dan program pemagangan berbasis jabatan tertentu di dunia industri.

"Ketiga komponen tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan SDM kompeten ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan ekonomi," kata Sahat Sinurat di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/3/2018).

Sahat menjelaskan, dalam hal peningkatan kompetensi SDM, Kemenaker telah melakukan penguatan akses pelatihan kerja di BLK. Program tersebut telah berjalan dengan baik terutama di Balai latihan kerja di bawah naungan Kemnaker RI.

"Jadi, khusus untuk program 3R BLK, sudah terimplementasikan pada 5 BLK, yakni BBPLK Bandung untuk kejuruan unggulan manufaktur dan otomotif, BBPLK Serang untuk program unggulan welding (pengelasan) dan listrik," ungkapnya.

Serta, lanjut Sahat, BBPLK Bekasi untuk program unggulan elektronika dan teknologi dan informasi, BBPLK Semarang untuk program unggulan fashion technology dan administrasi bisnis dan manajemen, serta BBPLK Medan untuk program unggulan bangunan dan pariwisata.

"Selain di BLK, untuk program pemangan sendiri sebagai salah satu program unggulan Kemnaker, sudah memiliki kurikulum dan silabus yang mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), baik standar khusus atau standar Internasional," tuturnya.

Sementara itu Kadisnakertrans NTB, Wildan menambahkan ada empat tantangan utama pembangunan ketenagakerjaan khusus di wilayah NTB. "Pertama, penurunan angka prngangguran tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di NTB," jelasnya.

Kedua, tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja yang rendah masih didominasi pendidikan SMP ke bawah. Ketiga, kurangnya kualitas dan kuantitas instruktur di BLK/LLK.

"Keempat atau yang terakhir adalah sarana dan prasarana di BLK/LLK yang belum memadai, seperti tempat uji kompetensi, acesor," pungkasnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini