nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemhan Optimis Program Bela Negara Mampu Tangkal Hoaks

Annisa Ulva Damayanti, Jurnalis · Kamis 22 Maret 2018 16:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 22 337 1876524 kemhan-optimis-program-bela-negara-mampu-tangkal-hoaks-Db6aaq0MGE.jpg Diskusi Sindo Weekly bertema Mengenal dan Menghadapi Hoax di Era Digital (Foto: Annisa Ulva Damayanti)

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) optimis melalui program bela negara dapat mengantisipasi ancaman perpecahan kedaulatan Negara Kesatuan Republika Indonesia (NKRI) karena maraknya informasi bohong atau hoaks dan ujaran kebencian. Program ini ditargetkan diikuti 100 juta orang.

"Kemhan sudah siap dengan program bela negaranya, target kita sampai 2024 ada 100 juta kader bela negara . Itu akan memagari segala ancaman salah satunya berita hoaks," kata Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen Hartind Asrin dalam diskusi bertema 'Mengenal dan Menghadapi Hoax di Era Digital' digelar Sindo Weekly di Auditorium Gedung Sindo, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, maka sebaran hoaks dan ujaran kebencian pun marak di media sosial. Hal itu dinilai bisa menjadi pemicu dan ancaman bagi runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Hartind menyebutkan, bela negara yang dijalani kawula muda tersebut nantinya dapat menumbuhkan moral nasionalisme, sehingga bisa menangkal sebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bisa jadi ancaman bagi bangsa.

"Peran dari bela negara itu sendiri dalam menghadapi hoaks adalah bela negara yang sesuai dengan undang-undang, dan barulah sikap dan perilaku seluruh warga negara ini nasionalismenya tinggi, cinta Indonesia. Kalau dia cinta Indonesia dan dia bangga jadi orang Indonesia, dia akan menjadi warga Indonesia yang baik," paparnya.

Hartind mengajak para penikmat teknologi digital dan pengguna media sosial untuk membentengi diri sendiri dengan melakukan swasensor terhadap informasi-informasi, jangan mudah terprovokasi.

"Kata kuncinya adalah masyarakat jadi warga negara yang punya bela negara yaitu dengan menyensor atau swasensor setiap berita-berita yang mau didistribusikan. Kalau dia negatif jangan distribusikan, kalau positif distribusikan. Jadi, harus swasensor," tegasnya.

Menurut Hartind, TNI, Kemhan dan Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo) harus bersinergi dalam menangani maraknya hoaks dan ujaran kebencian yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Hal tersebut pun diakui Kominfo bahwa akan membantu pemerintah dalam memerangi hal itu.

“Jadi, Kominfo itu diberi arahan dari negara untuk memblokir informasi-informasi yang berkenaan dengan hoaks, itu melalui undang-undang ITE. Jadi, apabila kami mendapatkan informasi dari kepolisian atau dari masyarakat yang perlu untuk di blokir, maka langsung akan kita blokir,” kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini