nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Partai Republik Jalani Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN

Badriyanto, Jurnalis · Kamis 22 Maret 2018 15:14 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 22 337 1876499 partai-republik-jalani-sidang-perdana-lawan-kpu-di-ptun-l61xnxXQXW.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang perdana terkait gugatan yang diajukan Partai Republik melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoal hasil verifikasi yang menyatakan partai besutan Mayjen TNI (Purn) Suharno Prawiro itu tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019.

Sidang perdana itu mengagendakan pembacaan tuntutan dari pihak penggugat. Di mana, Suharno Prawiro selaku pimpinan Partai Republik menyampaikan, KPU telah melakukan tindakan diskriminatif atau perlakuan yang berbeda sehingga Partai Republik dinyatakan tidak lolos.

“Ada proses yang terlewati, kami memohon keadilan di pengadilan ini, karena kalau partai kita tidak mengikuti pemilu, maka kami akan membuat kecewa kader kita di seluruh pelosok negeri ini,” ujar Suharno kepada Okezone, Kamis (22/3/2018).

Suharno berharap, majelis hakim dapat menguji poin-poin gugatannya sehingga dapat mengungkap alasan Partai Republik tidak berhak menjadi peserta Pemilu 2019. Menurutnya, perbedaan perlakuan penyelenggara pemilu itu sudah melanggar hak kesamaan perlakuan.

“Biar kami diuji langsung oleh rakyat, jangan oleh panitia pemilu. Ini parameter yang saya minta mengenai keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Demikian juga, Sekretaris Jenderal Partai Republik Unggul Hermei Kurniawan merinci, perlakuan tidak adil yang dilakukan KPU terhadap Partai Republik adalah dengan tidak menerapkannya PKPU Nomor 6 Tahun 2018.

“Ini merupakan blunder yang dilakukan oleh KPU, di mana menerapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018, tetapi masih berpedoman kepada PKPU Nomor 11 Tahun 2017,” ungkapnya.

Menurut Unggul, Partai Republik adalah partai yang resmi dan berbadan hukum sesuai dengan SK Menkumham Nomor M.HH-04.AH-11.01 Tahun 2017, dan terdaftar resmi di KPU RI.

“Pada intinya, kami jajaran pengurus sengaja datang ke PTUN untuk menuntut hak kami akan keadilan,” tegas Unggul.

Unggul mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak meloloskan Partai Republik ke tahapan selanjutnya, karena seluruh persyaratan yang diminta sudah dipenuhi sesuai prosedur PKPU.

“Mulai dari SK pengurus, domisili, rekening, keterwakilan perempuan, anggota 1/1000 semua sudah dipenuhi. Jika tidak diterima, berkas Partai Republik harusnya dikembalikan, tetapi ini tidak dan diterima, jadi kita berkesimpulan KPU RI tidak objektif,” tandasnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini