nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Lanjutan, Fredrich Yunadi Kembali Marah-Marah

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 22 Maret 2018 15:10 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 22 337 1876497 sidang-lanjutan-fredrich-yunadi-kembali-marah-marah-lGdgEif6L7.jpg Fredirch Yunadi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Terdakwa kasus merintangi proses penyidikan korupsi e-KTP Fredrich Yunadi kembali menunjukan kemarahannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Fredrich kembali marah-marah dan berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, sikap itu ditunjukan Fredrich lantaran tak terima dengan rencana jaksa penuntut umum KPK yang ingin memutar bukti rekaman CCTV Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau. Menurut Fredrich, CCTV tak bisa dijadikan alat bukti berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini (alat bukti) kasus Setya Novanto, bukan kasus saya pak, jadi dalam hal ini jangan nipu pak," ucap Fredrich di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Tak menerima tudingan itu, Jaksa KPK Takdir Suhan menyampaikan kepada Fredrich untuk tak menyimpulkan penggunaan alat bukti. "Jadi bapak menyimpulkannya nanti ya," kata dia.

Tetapi, Fredrich pun justru tak menghargai Jaksa KPK, dia langsung menyela dengan nada tinggi dan sambil menunjuk-nunjuk jaksa KPK dengan tangan kanannya, Fredrich keberatan disebut menyimpulkan. Nada bicara Fredrich langsung meninggi.

"Bukan menyimpulkan, ini fakta. Ada putusan MK, memangnya kami buta huruf," ujar Fredrich.

Dalam kasus ini Fredrich dan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo didakwa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Atas perbuatannya Fredrich disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini