nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Setnov Sebut Puan & Pramono Terima Uang E-KTP, PDIP Minta Gamawan Tanggung Jawab

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 22 Maret 2018 14:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 22 337 1876471 setnov-sebut-puan-pramono-terima-uang-e-ktp-pdip-minta-gamawan-tanggung-jawab-WFicGLPAFQ.jpg Sekjen PDIP Hasto (foto: Okezone)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto langsung bereaksi kala terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) menyebut dua nama petinggi politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut Setnov, hal itu diketahuinya saat melakukan pertemuan dikediamannya yang dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Hasto membantah bila partainya yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu terlibat aktif dalam proyek pengadaan e-KTP yang dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu karena posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan.

"Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone," jelas Hasto dalam keterangannya, Kamis (22/3/2018).

"Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun," lanjutnya.

Menurut Hasto, saat itu PDIP mengusulkan sistem E-KTP dilakukan melalaui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number. PDIP, lanjut Hasto tak pernah mengusulkan konsep e-KTP dilakukan melalui pendekatan proyek. Hasto memaparkan sistem tersebut seharusnya diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan.

"Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah," jelas Hasto.

PDIP, tegas Hasto meminta Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi untuk menjelaskan semua persoalan korupsi e-KTP hingga ke akar-akarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan tidak pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk E-KTP”," jelas Hasto.

Hasto menegaskan apa yang disampaikan Novanto sama sekali tidak benar. Ia mengeluhkan adanya upaya menyeret PDIP sebagai bagian dari pihak yang harus bertanggungjawab dalam korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Ketika Ekotren berjalan, maka baik masjid maupun pondok pesantren atau sentra kulakan lain diharapkan bisa mandiri. Tidak hanya itu, tapi juga menghidupi lingkungan sekitarnya. Contohnya, saat para pengusaha UMKM bingung memasarkan produknya, bisa melalui Ekotren.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini