Hanura Kubu OSO Sebut Putusan Sela PTUN Hanya Sekadar Beri "Angin Surga"

Achmad Fardiansyah , Okezone · Rabu 21 Maret 2018 21:40 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 21 337 1876159 hanura-kubu-oso-sebut-putusan-ptun-hanya-sekadar-beri-angin-surga-6w0uZCGVkI.jpg Sarifuddin Sudding (Foto: Okezone)

JAKARTA - Putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo - Sarifuddin Sudding dianggap keliru. Di mana, putusan sela tersebut memerintahkan menundah pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.11.01.

Penasehat hukum DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Petrus Selestinus mengatakan, selaku tergugat menilai putusan sela majelis hakim PTUN itu hanya sekadar memberikan "angin surga" bagi kubu Daryatmo dan Sudding. Sebab, putusan sela tersebut dapat dibatalkan oleh majelis hakim pada sidang lanjutan.

Petrus mengungkapkan alasannya, pertama adalah tidak ada keadaan yang mendesak yang merugikan Daryatmo dan Sudding. Kemudian yang kedua, kepentingan umum yang diemban DPP Partai Hanura sebagai pihak yang sangat dirugikan.

"Daryatmo dan Sudding tak memiliki legal standing mewakili DPP. Partai Hanura yang SK. Menteri Hukum dan HAM RI-nya sedang digugat," kata dia, saat dihubungi, Rabu (21/3/2018).

(Baca Juga: Polda Metro Periksa Sekjen Hanura Terkait Konflik Internal)

Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 yang menjadi objek gugatan hanya bersifat deklaratif tanpa ada diktum yang bersifat perintah untuk melaksanakan sesuatu sehingga tidak diperlukan penundaan atas pelaksanaan.

SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Masa Bakti 2015-2020. SK ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim PTUN memutuskan mengabulkan permintaan Partai Hanura kubu Daryatmo-Sudding. Di dalam surat penetapan nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT disebutkan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohon penggugat.

Surat penetapan itu dibacakan majelis hakim di sidang beragenda pembacaan putusan sela di PTUN, Senin 19 Maret 2018 sore. Objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 milik OSO, di mana di SK itu berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Masa Bakti 2015-2020. SK ditandatangani Menkumham, Yasonna Laoly.

Melihat putusan itu, penasehat hukum Partai Hanura kubu Sudding, Adi Warman, mengatakan, SK Kemenkuham yang saat ini dimiliki OSO dinyatakan oleh Hakim PTUN tidak berlaku dan harus kembali kepada SK Hanura yang lama atau SK Awal Hanura di mana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura OSO-Sudding.

Untuk kepengurusan DPP Partai Hanura, kata dia, kembali ke Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-22.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015 – 2020, tanggal 12 Oktober 2017.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini