UU MD3 Diberlakukan: Sepertiga Praktik Orde Baru Mulai Dijalankan?

Chyntia Sami Bhayangkara, Okezone · Selasa 20 Maret 2018 22:41 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 20 337 1875660 uu-md3-diberlakukan-sepertiga-praktik-orde-baru-mulai-dijalankan-k4naPyBDyH.jpg Gedung MPR/DPR. Foto Okezone

JAKARTA – Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menilai sepertiga praktik masa orde baru telah mulai dilakukan kembali di Indonesia. Hal tersebut lantaran dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang dianggap telah merampas kebebasan berdemokrasi.

Ray mengatakan, salah satu pilar demokrasi adalah kesempatan bagi publik untuk melakukan kritik terhadap pejabat negara. Selama kritik tersebut tidak menyinggung pejabat tertentu dengan hal pribadi maka sebenarnya kritikan diperbolehkan.

“Nah, kalau dibungkam begitu, artinya sepertiga dari demokrasi kita ini telah dirampas. Belum sepenuhnya seperti orde baru, baru sepertiganya. Saat ini kita masih tetap melalui proses hukum, kalau zaman orde baru kan enggak ada proses hukum, kalau enggak suka langsung ditangkap begitu saja. Makanya saya katakan baru sepertiganya,” ujar Ray usai menghadiri diskusi Redbons bertajuk “Mengupas Kontroversi UU MD3” di Ruang Redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).

BACA: Sah, Utut Adianto Jadi Wakil Ketua DPR

BACA: ICW Minta Pemerintah Tak Lupa Bangun Infrastruktur Hukum

Ray menjelaskan, ada sebanyak tiga pilar demokrasi yang seharusnya terbentuk. Namun, jika salah satu pilar saja tidak terbentuk, maka cepat atau lambat pun akan mempengaruhi pilar lainnya. Sehingga, pilar lainnya juga akan berpotensi mengalami kerusakan atau bahkan sepenuhnya menghilang.

“Ini kan institusi demokrasi yang ketat yang kesatu, kebebasan yang cukup itu yang kedua dan yang ketiga adalah transparansi pengelola negara. Nah, ini prinsip demokrasi, ketika satu pilarnya hilang ya berarti tinggal dua pertiganya,” papar Ray.

Saat ini, pilar kebebasan tersebutlah yang mulai dibuat menghilang. Menurut Ray, salah satu pondasi utama, yaitu kebebasan dan menghilang maka akan berimbas pada pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntable, sehingga pemerintahan yang bersih pun akan sulit untuk tercipta. “Dan kalau sudah begitu, sistem politiknya juga bisa diubah dan lama kelamaan akan kembali ke orde baru,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pasca diberlakuknnya UU MD3 sejak Rabu, 14 Maret 2018 lalu, hingga kini masih terus menuai kontroversi di kalangan masayrakat. Sejumlah pasal pun dianggap sangat tidak sesuai dengan asas demokrasi di Indonesia, salah satunya revisi pasal 122 Huruf K yang mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum jika ditemui adanya pengkritik yang mengomentari hasil kinerja DPR.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini