Revisi UU MD3 Dinilai untuk Lindungi Keburukan DPR

Chyntia Sami Bhayangkara, Okezone · Selasa 20 Maret 2018 22:01 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 20 337 1875652 revisi-uu-md3-dinilai-untuk-lindungi-keburukan-dpr-eumtQdHQDo.jpg DPR. Foto Antara

JAKARTA – Meski telah resmi diberlakukan sejak Rabu, 14 Maret 2018 lalu, hingga kini Undang Undang tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) masih terus menuai kontroversi. Bahkan, lahirnya UU MD3 dianggap menjadi “tameng” untuk melindungi kebobrokan institusi wakil rakyat.

Salah satu pasal yang dinilai paling kontroversial adalah pasal 122 Huruf K. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diperbolehkan untuk mengambil langkah hukum jika ditemui adanya pengkritik yang mengomentari hasil kinerja DPR. DPR pun dianggap sebagai institusi antikritik dan kebal terhadap hukum.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, DPR menjadi salah satu institusi dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang paling rendah di antara institusi lainnya di Indonesia. Tak jarang, institusi tersebut menjadi target kritikan oleh publik. Hal tersebut yang memicu lahirnya UU MD3.

“Jadi, mereka ini sebetulnya sudah merasa risih terus menerus dikritik. Nah, masalahnya mereka ini enggak mau berubah seperti tuntutan publik. Sehingga, ujung-ujungnya harus mengeluarkan UU MD3 untuk melindungi mereka agar tidak terus menjadi sasaran kritikan dan cacian masyarakat,” ujar Ray dalam diskusi Redbons bertajuk “Mengupas Kontroversi UU MD3” di Ruang Redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).

BACA: UU MD3 Berlaku, Polisi Akan Bentuk Peraturan Kapolri

BACA: Sah, Utut Adianto Jadi Wakil Ketua DPR

Ray menjelaskan, pada dasarnya para anggota DPR tersebut sadar betul bahwa persepsi publik terhadap instuitusinya rendah. Namun tidak ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik pun tidak ada.“Makanya, terjadi lah salah satu cara yang dilakukan adalah membuat undang-undang supaya mereka tidak terpuruk di mata msyarakat,” ungkapnya.

Menurut Ray, dengan hadirnya UU MD3 tersebut justru akan mengancam demokrasi di Indonesia. Pasalnya, kebebasan berpendapat seolah dibatasi oleh DPR. Padahal, sebenarnya kritik dari publik hanya sebagai umpan balik atau respon masyarakat terhadap kinerja DPR yang dinilai kurang.

“Kritik itu kan bentuk kontrol publik terhadap kinerja DPR. Dan perlu diingat lagi bahwa DPR itu merupakan wakil rakyat yang seharusnya menyerap aspirasi rakyat, sebagai penyambung lidah. Ini artinya dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka segala putusan DPR dijamin untuk tidak bisa dikritik,” pungkasnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini