nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

JK: Jangan Ada Upaya Kriminalisasi Calon Kepala Daerah!

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 19 Maret 2018 19:50 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 19 337 1875022 jk-jangan-ada-upaya-kriminalisasi-calon-kepala-daerah-oTEMGsd6gq.jpg Wapres RI, Jusuf Kalla (foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta agar penetapan tersangka calon kepala daerah (cakada) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dijadikan alat untuk mengkriminalisasi. Apalagi, saat ini tahapan Pilkada Serentak 2018 sudah dimulai.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalkan calon, itu saja," kata Jusuf Kalla usai membuka Sidang Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang ke-79 di Grand Kawanua Convention Center Manado, Sulawesi Utara, Senin (19/3/2018).

Ia berujar, mekanisme penggantian calon kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK akan lebih sulit apabila dia memperoleh suara terbanyak dalam pilkada.

"Ya memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja. Kalau tersangkanya setelah dia menang, (akan) lebih susah lagi prosesnya. Dan hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," katanya.

 (Baca juga: Setya Novanto Prihatin Cagub Malut Asal Golkar Jadi Tersangka KPK)

Wacana penetapan tersangka Cakada yang akan berlaga di Pilkada 2018 menuai polemik. KPK mengaku mendapat 368 laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Cakada.

Dari 368 laporan tersebut, lembaga antirasuah bersama PPATK telah menganalisa ada 34 Cakada yang terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi. Dari 34 Cakada itu, hampir seluruhnya akan menjadi tersangka.

 (Baca juga: Memilih Kepala Daerah dalam Tahanan KPK)

Diketahui, Menko Polhukam Wiranto meminta agar lembaga antirasuah menunda proses hukum terhadap Cakada yang diduga terindikasi korupsi. Sebab, ia menilai hal itu berdampak pada jalannya Pilkada.

Setelah menjadi polemik, Wiranto meluruskan pernyataannya. Dia menyebut permintaan penundaan penetapan tersangka Cakada oleh KPK hanya sebatas imbauan dan bukan sebagai paksaan.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku tidak sepakat dengan keinginan Wiranto. Saut meminta seharusnya pemerintah lebih mengedepankan pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk cakada yang tersangkut kasus dugaan korupsi, ketimbang harus menunda penetapan tersangka.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini