Share

Soal UU MD3, Menteri Yasonna Belum Dapat Teguran dari Jokowi

Bayu Septianto, Okezone · Kamis 15 Maret 2018 14:49 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 15 337 1873180 soal-uu-md3-menteri-yasonna-belum-dapat-teguran-dari-jokowi-zuWnDZB1Bk.jpg Menkumham, Yassona (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membantah dirinya mendapatkan teguran dari Presiden Joko Widodo, karena tak melaporkan perkembangan pembahasan hasil revisi UU MD3 ke Presiden hingga akhirnya disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna.

"So far no. So for enggak ada. Kan saya laporin ke pak presiden, dinamikanya seperti apa di dalam itu," ujar Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Yasonna beralasan dirinya sempat tak melaporkan ke Jokowi karena dinamika politik yang sangat alot saat dilakukan pembahasan. Menurutnya dinamika pembahasan UU MD3 memang berjalan alot dan cepat. Soal pasal-pasal kontrovesial dalam UU MD3, Yasonna mengaku telah mengingatkan fraksi-fraksi partai di DPR.

"Memang kan dinamika politik itu begitu. saya sejak awal sudah katakan kepada teman-teman DPR, boleh tanya, Janganlah. tapi ini kan so dynamic pada waktu itu dan jujur banyak hal saya katakan ini jangan ini, jangan berbahaya," tuturnya.

Ia mencontohkan Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota dewan harus mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mengantongi izin presiden.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku telah memberikan masukan agar anggota DPR dapat diperiksa tanpa perlu izin presiden jika terjerat tindak pidana khusus dan berat.

"Saya sangat push misalnya kalau tertangkap tangan misalnya itu wajib, kalau yang tindak pidana khusus wajib, kalau pidana berat wajib, enggak perlu minta izin ke Presiden, itu nggak perlu. jadi ada dialog yang sangat dinamis," ungkapnya.

Terkait alasan Presiden Jokowi yang menolak menandatangani hasil revisi UU MD3, menurut Yasonna karena adanya gelombang penolakan yang datang masyarakat agar Presiden tak tandatangani UU MD3.

"Beliau kan melihat dinamika yang ada dalam masyarakat dan kita juga merasakan penolakan dari masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik pemerintah telah kecolongan terhadap munculnya pasal-pasal baru yang menuai kritikan di masyarakat. Pasalnya, pembahasan UU tersebut berjalan sangat cepat dan dinamis. Jokowi juga mengakui MenkumHAM Yasonna H Laoly sempat tak melaporkan pembahasan revisi UU MD3 ke dirinya.

Meski begitu, Jokowi menjelaskan, Menteri Yasonna telah memotong lebih dari 75 persen permintaan DPR yang telah menyusun UU MD3. Laporan itu pun baru bisa disampaikan setelah pembahasan UU itu selesai.

"Jadi dinamika di DPR itu sangat panjang dan sangat cepat sekali," kata Jokowi setelah penyerahan sertifikat hak atas tanah di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Rabu 14 Maret 2018 kemarin.

Follow Berita Okezone di Google News

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini