KPU Akan Temui KPK Bahas Penundaan Status Tersangka Calon Kepala Daerah

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 12 Maret 2018 23:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 03 12 337 1871762 kpu-akan-temui-kpk-bahas-penundaan-status-tersangka-calon-kepala-daerah-In5T7Ugw9J.jpg Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan, akan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sikap Menko Polhukam Wiranto yang meminta menunda proses hukum terhadap kepala daerah atau pun pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2018.

"Nanti detailnya kita (KPU dan KPK) akan ketemu lagi. Terakhir kita ketemu dengan rapat di Komisi II," kata Arif di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Namun, sambung Arief, KPU akan tetap menghargai kewenangan dari masing-masing lembaga. Sebab, terkait penetapan tersangka kasus korupsi bukan masuk dalam ranah KPU.

"Kita menghargai dan menghormati. Sebetulnya persoalan ini sudah dibahas dulu. Tapi yang menyelanggarakan Komisi II. Tapi sempat menimbulkan perdebatan. Ada yang bilang teruskan saja tapi nanti ada sebagian pihak untuk menggunakan ini untuk saling menjatuhkan," papar Arief.

(Baca Juga: Wiranto Minta KPK Tunda Penetapan Tersangka Terhadap Calon Kepala Daerah)

Arief menambahkan, di dalam peraturan KPU terdapat aturan, meskipun seorang calon atau pasangan calon ditetapkan tersangka, statusnya di dalam pilkada akan tetap berjalan. Tetapi tugas KPU adalah menyampaikan kepada masyarakat terkait informasi keseluruhan pasangan calon.

"Jadi, walaupun ditetapkan menjadi tersangka (calon atau pasangan calon) ya statusnya sebagai calon tetep berjalan. Nah, kami kemudian perlu menyampaikan kepada masyarakat tentang status seseorang, supaya masyarakat dalam memilih dia bisa mempertimbangkan kondisi real kepada pasangan calon itu seperti apa," ucap Arief.

Diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta agar KPK menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi. Sebab, ia menilai adanya hal itu dapat berpengaruh di dalam jalannya pilkada.

“Karena apa? Akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu. Akan masuk ke ranah politik. Akan masuk ke hal-hal yang memengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan paslon, itu bukan pribadi tapi para pemilih milik partai-partai yang medukungnya, milik pendukungnya, milik banyak orang,” ujarnya.

 

(Ari)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini