Share

Suap Auditor BPK, Mantan GM Jasa Marga Divonis 1,5 Tahun Penjara

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 08 Maret 2018 16:16 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 08 337 1869746 suap-auditor-bpk-mantan-gm-jasa-marga-divonis-1-5-tahun-penjara-CCgnCBBqgi.jpg Eks GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi/tengah (foto: Antara)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis mantan General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi selama 1 tahun 5 bulan penjara dalam kasus suap motor gede (moge) Harley Davidson terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi tahun 2017.

Di mata Hakim, Setia Budi terbukti telah terbukti memberikan suap moge jenis Harley Davidson Sportster 883 tahun 2000 ke Auditor Madya pada Sub Auditor VII B.2 BPK‎ RI, Sigit Yugoharto.

"Mengadili, menyatakan Setia Budi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Selain vonis kurungan penjara, dalam kasus ini, Setia Budi juga dijatuhkan hukuman untuk membayar denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

 (Baca juga: Jaksa KPK Jadikan Vonis Rochmadi Saptogiri sebagai Alat Bukti Jerat Sekjen Kemendes PDTT)

Dalam putusannya, Hakim juga menyatakan bahwa Setia Budi juga terbukti memberikan fasilitas malam berupa karaoke kepada sejumlah auditor BPK sebanyak dua kali.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis antara lain, yang memberatkan yakni, perbuatan Setia Budi tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pemerintah.

 (Baca juga: Suap WTP Kemendes, Eks Auditor BPK Divonis 7 Tahun Penjara)

Sementara itu, pertimbangan yang meringankan yakni, selama persidangan Setia Budi berlaku sopan, berterus terang, belum pernah dipidana, dan tidak berpenghasilan.

"Serta masih menjadi tulang punggung keluarga," ucap Hakim.

Setia Budi terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini