KPK Tetapkan Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra Tersangka Suap

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 01 Maret 2018 15:56 WIB
https: img.okezone.com content 2018 03 01 337 1866530 kpk-tetapkan-wali-kota-kendari-dan-cagub-sultra-tersangka-suap-3K1ZNxNhlm.jpg Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tahun 2017 - 2018.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, selain kedua orang itu, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih.

"Setelah gelar perkara tadi malam, KPK tingkatkan status perkara dan tetapkan 4 tersangka," kata Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

Basaria menyebut, Adriatma diduga menerima uang suap sebesar Rp2,8 miliar. Penerimaan uang itu diberikan secara dua tahap. Pertama terdiri Rp1,5 miliar dan Rp1,3 miliar.

(Baca Juga: Mendagri Prihatin Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari Kena OTT KPK)

Menurut Basaria, Adriatma menerima uang panas itu diduga untuk kepentingan logistik Asrun yang maju dalam Pilkada 2018 sebagai Cagub Sultra. Asrun sendiri diketahui merupakan ayah dari Adriatma.

"Total Rp2,8 miliar. Rp1,5 m di antaranya pengambilan dari bank dan ditambahkan Rp1,3 miliar dari kas pemberi PT SBN," tutur Basaria.

Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) ini, penyidik lembaga antirasuah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain buku tabungan adanya penarikan uang Rp1,5 miliar dan STNK serta kunci mobil yang diduga sebagai sarana pembawa uang.

Atas perbuatannya, sebagai pemberi Hasmun Hamzah dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca Juga: Wali Kota dan Mantan Wali Kota Kendari Jalani Pemeriksaan KPK di Polda Sultra)

Dan pihak penerima, Adriatma, Asrun dan Fatmawati dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini