nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Suap Bupati Subang, Bos PT Pura Group Mangkir dari Panggilan KPK

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2018 20:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 27 337 1865614 suap-bupati-subang-bos-pt-pura-group-mangkir-dari-panggilan-kpk-R5AJKE2KFb.jpg Kabag Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisaris PT Pura Group, ‎Jacobus Busono mangkir alias tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini. Rencananya, Jacobus akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Subang, Imas Aryumningsih.

"Jacobus Busono, saksi untuk IA (Imas Aryumningsih)‎ tidak hadir," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (27/2/2018).

Menurut Arsa, sapaan akrab Priharsa, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Jacobus. Diduga, keterangan Jacobus sangat diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati Imas.

"Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan dijadwalkan ulang. Namun, belum ditentukan waktunya," pungkasnya.

(Baca Juga: Kasus Suap Bupati Subang, Bos PT Pura Group dan Alfa Sentra Dipanggil KPK)

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut, yakni Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang tersebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini