nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Geledah Rumah Dinas Bupati Subang, KPK Sita Dokumen Perusahaan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 19 Februari 2018 18:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 19 337 1861641 geledah-rumah-dinas-bupati-subang-kpk-sita-dokumen-perusahaan-O3U9jtf9fL.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait‎ kasus dugaan suap pemulusan pemberian izin pembangunan pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat, pada hari ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, terdapat tiga lokasi yang digeledah oleh tim penyidik‎. Tiga lokasi tersebut yakni, Rumah Dinas Bupati Subang, Imas Aryumningsih, Rumah tersangka Darta, dan kantor PT Inti Sarana Sukses milik Miftahuddin.

"Disita dokumen terkait dua perusahaan PT ASP an PT PBM," kata Febri lewat pesan singkatnya, Senin (19/2/2018).

 (Baca: Ditahan KPK, Bupati Subang Bantah Terima Suap Terkait Perizinan)

Penggeledahan sendiri telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan masih berlangsung hingga sore ini. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Imas Aryumningsih.

KPK sendiri telah resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

 (Baca juga: Bupati Subang dan Perantaranya Terima Suap Rp1,4 Miliar dalam 8 Tahapan)

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.

Sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi, Miftahudin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Imas, Data, dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini