nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Politik Uang dan TPPU, PPATK Teken MoU dengan Bawaslu

Achmad Fardiansyah , Okezone · Selasa 13 Februari 2018 17:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 13 337 1859019 cegah-politik-uang-dan-tppu-ppatk-teken-mou-dengan-bawaslu-eZhTLbNAgm.jpg Ilustasi Pemilu (foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kerjasama melalui nota kesepahaman terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pengawasan dana kampanye pilkada, pileg hingga pilpres.

Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin menegaskan Memorandum of Understanding (MoU) ini sangat penting mengingat dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung, akan diselenggarakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.

"Ini sangat penting dalam menghadapi pileg, pilkada dan pilpres, adapun total biaya penyelenggaraan sebesar Rp12, 2 Triliun sedangkan untuk Pilpres sebesar Rp 16,8 ," Katanya di Gedung PPATK, Jalan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, dalam pesta demokrasi ini sangat rentan adanya pelanggaran dalam transaksi keuangan baik dari pihak penyelenggara, Kontennya hingga dari simpatisan.

"Pilkada, pileg dan pilpres ini akan memunculkan titik-titik kerawanan baik dari penyelenggara, kontestan dan partisipasi," tuturnya.

Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani hal itu, aksi tersebut dapat bersumber dari sumbangan, money politik dan yang lainnya.

"Faktor pemicu kerawanannya antara lain adanya potensi, politik uang dan sumbangan dana kampanye ini, merupakan hal krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama," lanjutnya.

Badar mendeteksi, berdasarkan kajian PPATK, kerawanan sumber pendanaan kampanye terdapat dari empat sumber yang mendasar.

"ada empat sumber yang menjadi kerawanan, sumber perseorangan dengan potensi ilegal dari hasil kejahatan, kemudian sumber parpol dengan potensi ilegal dari hasil korupsi proyek, perijinan dan suap, selanjutnya sumber badan usaha potensi ilegal dari usaha yang tidak sah maupun campuran dari TTPU, dan terakhir dari sumber kelompok atau organisasi masyarakat dengan potensi ilegal berupa dana titipan," tutupnya.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini