Share

Mantan Auditor BPK Ali Sadli Dituntut 10 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 12 Februari 2018 21:56 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 12 337 1858627 mantan-auditor-bpk-ali-sadli-dituntut-10-tahun-penjara-EU9pZLO7Mg.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penuntut pada Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menuntut mantan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Sadli dengan pidana penjara sepuluh tahun. Selain itu, Ali Sadli juga dituntut denda sebesar ‎Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

"Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK Haerudin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Selain tuntutan pidana penjara dan denda, Jaksa juga menuntut Ali untuk membayar uang pengganti sebesar Rp325 miliar. Apabila dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan inkrah uang belum dibayar, maka harta benda miliknya akan disita untuk dilelang.

(Baca: Mantan Auditor BPK Rochmadi Saptogiri Dituntut 15 Tahun Penjara)

"Dan apabila jumlah harta tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," tambah Jaksa Haerudin.

Adapun, pertimbangan yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa yang dialamatkan pada Ali Sadli yakni, karena perbuatan terdakwa tida mendukung pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kemudian, perbuatan Ali Sadli dipandang sebagai keinginan untuk memperoleh kekayaan baik diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Serta, Ali Sadli dinilai memanfaatkan jabatannya selaku Auditor BPK.

Sedangan hal-hal yang meringankan yakni, Ali dianggap hanya menjadi perantara suap atasannya, Rochmadi Saptogiri. Keterangan Ali juga menjadi pembuka peran atasannya, Rochmadi Saptogiri dalam perkara pencucian uang.

Ali diduga turut menerima uang suap sebesar Rp240 dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Uang suap tersebut diduga untuk memuluskan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

 (Baca juga: Auditor BPK Didakwa Terima Moge Harley dan Fasilitas Karaoke)

Selain suap, Ali juga dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 9,8 miliar. Jumlah itu lebih kecil dari jumlah penerimaan gratifikasi yang sebelumnya diduga sebesar Rp 10,5 miliar dan 80.000 dollar Amerika Serikat.

Jaksa Haerudin berpandangan bahwa Ali bisa membuktikan uang senilai Rp1,7 miliar merupakan hasil pendapatan yang sah sehingga tidak terbukti dari penerimaan gratifikasi. Sementara sisanya, diduga merupakan hasil gratifikasi.

‎Ali juga menyamarkan uang hasil dugaan korupsinya sebesat Rp9,8 miliar. Dengan demikian, jaksa menilai perbuatannya itu masuk edalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini