Polri Imbau Masyarakat Tak Perlu Takut Suarakan Kebenaran

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 09 Februari 2018 19:37 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 09 337 1857334 polri-imbau-masyarakat-tak-perlu-takut-suarakan-kebenaran-i25zpPnETF.jpg Direktur Cyber Crime Mabes Polri Brigjen Fadil Imran (Foto: M Rizky)

JAKARTA - Direktur Cyber Crime Mabes Polri Brigjend Pol Fadil Imran mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir dalam menyuarakan kebenaran ketika diperlakukan tidak adil oleh suatu lembaga.

"Ibu enggak usah takut dalam menyuarakan kebenaran di samping itu juga ada Undang-Undang Perlingungan Konsumen dan UU Kesehatan," kata Fadil saat menjawab pertanyaan salah seorang penanya saat diskusi 'Melawan Hoax'di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Diponegoro, Jumat (9/2/2018).

Dalam diskusi tersebut salah seorang tamu menceritakan kekhawatirannya untuk mengungkap keluhan di media sosial terkait pelayanan sebuah rumah sakit.

"Kalau kita masih sesuai fakta saya tulis jam kejadian, apakah itu menyalahi, supaya saya tidak takut lagi menyuarakan ketidakadilan di rumah sakit?," katanya bertanya kepada Fadil.

(Baca Juga: Melawan Hoax, Puan: Cerdas dan Bijaklah Gunakan Teknologi)

Dalam kesempatan itu Fadil menduga sang penanya masih terbayang kasus yang menimpa Prita Mulyasari, ibu dua anak yang sempat dipenjara lantaran mengelukan RS Omni atas pelayanan yang diterimanya.

"Ibu masih terbayang kasus Prita yang di RS Omni dulu, memang ancamannya 6 tahun tapi ada perubahan (UU ITE) sekarang 4 tahun apapun itu ada sanksinya kalau berita mengandung unsur fitnah atau pencemaran nama baik," ungkap Fadil.

(Baca Juga: Tangkal Hoax, Pemerintah Diimbau Ubah Strategi Kampanye)

Untuk itu, agar tidak dianggap fitnah kata Fadil, apa yang disampaikan harus memiliki dasar dan fakta-fakta yang jelas. Misal kata Dia keluhan mengenai harga itu harus ada kwitansinya, atau soal pelayanan yang lama maka harus tau SOP pelayanan seperti apa.

"Kalau fitnah itu kan sesuatu yang tidak berdasar tidak ada datanya. Jadi, ibu harus menyampaikan bahwa data itu benar dan valid misal harga ada kwitansinya, misalnya oelayanan lama maka harus ada SOP pelayanan karena hukum harus melihat fakta-fakta," terangnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini