nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP: Bebas Bersyarat Nazaruddin Bentuk Diskriminasi Napi Korupsi

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 09 Februari 2018 14:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 09 337 1857113 pdip-bebas-bersyarat-nazaruddin-bentuk-diskriminasi-napi-korupsi-D9YCN82c5s.jpg Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mengusulkan pemberian bebas bersyarat kepada terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin. Ia dinilai telah menjalani 2/3 masa hukuman terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menerima surat rekomendasi terkait asimilasi atau bebas bersyarat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribu, bila memang sampai terjadi pemberian asimilasi terhadap Nazaruddin, maka itu sama saja bentuk diskriminasi terhadap pelaku terpidana korupsi.

“Itu bentuk diskriminasi dari KPK terhadap terpidana korupsi. Sejak awal Nazaruddin itu tidak berhak memperoleh justice collaborator karena dia aktor utama, dia adalah dalang dari berbagai kasus kejahatan korupsi yang disangkakan kepada Nazaruddin dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap beberapa kasus,” ungkap Masinton, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

(Baca Juga: KPK Pertimbangkan Tiga Hal terkait Bebas Bersyarat Nazaruddin)

Politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meras bingung dengan adanya wacana asimilasi yang diberikan kepada Nazaruddin. Padahal, kata dia, sejak awal KPK menilai Nazaruddin berbohong lalu sekarang mendapat kesempatan asimilasi.

“Padahal, sejak awal KPK menilai bahwa Nazaruddin pembohong. Lah, kok sekarang pembohong itu dibebaskan. Ini kan bentuk pengistimewaan kepada Nazaruddin. Dari sekian banyak kerugian negara hanya minim yang dikembalikan oleh KPK,” jelasnya.

Selain itu, Masinton menyebut sejak awal KPK telah salah menjadikan Nazaruddin sebagai justice collaborator. Pasalnya, Nazaruddin merupakan pelaku utama dan tidak laik mendapatkan predikat tersebut.

“Jadi, sejak awal sudah salah. Memang ada pengistimewaan terhadap Nazaruddin dan itu terungkap saat Yulianis menyampaikan keterangan di dalam Pansus Angket,” katanya.

(Baca Juga: Nazaruddin Diminta Asimilasi Kerja Sosial di Pesantren Sebelum Bebas Bersyarat)

Masinton berharap, KPK harus bisa berlaku adil dalam memberikan asimilasi terhadap semua terpindana kasus korupsi dan tidak hanya kepada Nazaruddin.

“Berlakukan semua sama dong. Jangan ada yang diistimewakan. Kalau saya enggak setuju, karena dari awal enggak setuju karena dia aktor utama,” pungkasnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini