Temui Ketua DPR, ATVSI Jelaskan Sikapnya Soal RUU Penyiaran

Bayu Septianto, Okezone · Senin 05 Februari 2018 17:06 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 05 337 1855003 temui-ketua-dpr-atvsi-jelaskan-sikapnya-soal-ruu-penyiaran-ASVAAL75Iz.jpg Sekjen ATVSI, Neil Tobing (foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet). Mereka ingin menyampaikan sikapnya soal Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran, khususnya perdebatan yang masih alot di DPR saat ini yakni pola pengelolaan lembaga penyiaran yakni single mux atau multi mux.

"Kita juga memaparkan kondisi dari industri penyiaran saat ini, khususnya industri televisi," kata Sekjen ATVSI Neil Tobing di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

Menurut Neil, industri pertelevisian saat ini tengah berada di persimpangan jalan menuju digitalisasi seperti yang sudah dilakukan beberapa negara tetangga. ATVSI, lanjut Neil juga menyampaikan kompetisi industri pertelevisian yang sangat ketat di Indonesia.

Di hadapan Ketua DPR, menurut Neil ATVSI menjelaskan soal sikapnya terkait pola pola pengelolaan lembaga penyiaran ini, yang memilih multi mux dibandimgkan single mux. Melalui multi mux, ATVSI yakin akan adanya model bisnis lembaga penyiaran yang adil dan menguntungkam banyak pihak.

Sementara bila melalui single mux, ATVSI menganggap pola ini sangat tak adil karena pihak swasta tak dilibatkan dalam pengelolaan infrastruktur penyiaran.

"Jadi kalau DPR bilang berdasarkan Pasal 33 itu semua kekayaan dan semua infrastruktur dan sebagainya dikuasai negara, semuanya bukan hanya negara sebenarnya. Negara itu kan terdiri dari empat unsur pemerintah, wilayah, kedaulatan dan rakyat. Jadi kita LPS ini rakyat ceritanya, pengusaha itu kan rakyat. Jadi diberi kesempatan juga untuk mengelola penyelenggara multyplaxing," papar Neil.

 (Baca juga: Wakil Baleg DPR Nilai RUU Penyiaran Harus Memberi Rasa Keadilan)

"Jadi yang kita usulkan tadi, kalau Komisi I mengusulkan single mux dikuasai oleh negara, kalau kita ini diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah oleh negara dan oleh swasta, LPS. Jadi itu sebenarnya intinya," imbuhnya.

(Baca juga: DPR Dianggap Langgar 4 Aturan Jika RUU Penyiaran yang Belum Rampung Diparipurnakan)

Neil juga mempertanyakan kepada Ketua DPR soal sikap DPR yang sempat akan mewacanakan RUU Penyiaran langsung diparipurnakan, tanpa melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg). Menurut Neil bila benar ada rencana itu jelas melanggar tata tertib perundang-undangan di DPR.

"Masa kita melahirkan suatu Undang-undang yang cacat hukum secara proses. Makanya kita sampaikan juga konsen kita, tolong diperhatikan lagi. Tolong dilihat lagi masukan-masukan dari swasta, termasuk mengenai bisnis model sebelum itu diparipurnakan," tuturnya.

Setelah menyampaikan sikap dan permasalahannya, menurut Neil, ATVSI mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Bamsoet sebagai Ketua DPR. Menurutnya, Bamsoet akan membuka kembali peluang untuk menemukan formula yang adil untuk semua pihak.

"Pak ketua sangat bijaksana membuka peluang bagi seluruh pihak, bagi seluruh stakeholder untuk melakukan diskusi lanjutan. Mencari formula yang bener-bener win win berkeadilan bagi semua pihak. Apalagi kepada TV-TV yang merupakan bagian dari perusahaan publik," jelasnya.

Selain Neil selaku Sekjen, turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum ATVSI Ishadi SK, serta pengurus lainnya yakni Wakil Ketua ATVSI Imam Soedjarwo dan Sjafril Nasution.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini