nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dicecar Komisi III soal Hukuman Mati, Jaksa Agung Beberkan Kendalanya

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2018 15:14 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 31 337 1852675 dicecar-komisi-iii-soal-hukuman-mati-jaksa-agung-beberkan-kendalanya-0rnlv4pJEk.jpg Jaksa Agung, HM Prasetyo di DPR (foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendapatkan sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI terkait perkembangan eksekusi mati terhadap terpidana hukuman mati kasus narkoba. Pertanyaan itu diajukan saat rapat kerja antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat (31/1/2018).

"Saya menanyakan masalah perkembangan terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap ke-4 terhadap tindak pidana narkotika dan apa yang masih menjadi kendala atau hambatan," tanya anggota Komisi III dari F-Golkar, Bambang Heri Purnama.

"Apakah ini berkaitan dengan masalah pengajuan PK atau ada masalah lain terutama tekanan dari dunia Internasional," tambahnya.

Anggota Komisi III dari fraksi PDIP Erwin Tobing juga menanyakan masalah ini. Ia menyinggung pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana narkoba yang sampai saat ini belum terlaksana kembali. Padahal Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk melawan narkoba.

"Bagaimana terkait perkembangan eksekusi mati terpidana narkoba? Padahal Pak Jokowi jelas menyebutkan bahwa perang melawan narkoba. Dia katakan harus berani dan gila. Ini tidak ke BNN. Tapi berani dan gila ke polisi, ke kejaksaan, kepada karang taruna, kepada semua elemen masyarakat menghadapi ini," ucapnya.

Jaksa Agung Prasetyo langsung menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini sedang mempriortitaskan masalah-masalah lain sehingga pelaksanaan hukuman mati untuk sementara ditunda terlebih dahulu.

"Saya katakan bahwa memang bangsa ini menghadapi persoalan penting yamg perlu diprioritaskan," ujar Prasetyo.

Selain itu Prasetyo mengaku Kejaksaan sebagai eksekutor hukuman mati juga terkendala dengan keinginan pemerintah untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pasalnya, hukuman mati mendapat pertentangan dari negara-negara lain yang sudah meniadakan hukuman ini.

"Kita sedang berusaha untuk menjadi anggota dewan keamanan tidak tetap PBB. Kita sedang melakukan perbaikan ekonomi dan politik sementara mayoritas negara dunia sudah meniadakan hukuman mati," jelasnya.

Kendala lainnya, menurut Prasetyo yakni adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan permohonan grasi tidak dibatasi oleh waktu. Padahal sebelum putusan MK diketok, grasi maksimal diajukan oleh terpidana 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan.

"Adanya putusan MK yang justru sekarang pembatasan pengajuan grasi itu dihapuskan sehingga orang bisa kapan saja mengulur waktu untuk mengajukan grasi termasuk PK dilakukan beberapa kali," paparnya.

"Ini semua adalah hal-hal yang menghambat kami untuk melaksanakan hukuman mati," imbuhnya.

Meski begitu, Kejaksaan, lanjut Prasetyo tetap berkomitmen untuk memerangi narkoba. Politikus Partai Nasdem itu mengklaim institusinya secara teknis sudah siap untuk melaksanakan hukuman mati.

"Kalau teknis sih mudah, ketika problem yuridisnya sudah terpenuhi semua aspek teknisnya tinggal kita minta polisi siapkan regu tembak disiapkan tempatnya tinggal di dor saja," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini