Hanura Kubu 'Ambhara' Minta Yasonna Cabut SK Kepengurusan Terbaru

Bayu Septianto, Okezone · Jum'at 26 Januari 2018 19:25 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 26 337 1850851 hanura-kubu-ambhara-minta-yasonna-cabut-sk-kepengurusan-terbaru-EpehlgRGb6.jpg Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengurus Partai Hanura kubu 'Ambhara' meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait kepengurusan Hanura yang dikeluarkan kepada kubu 'Manhattan' atau kubu Oesman Sapta Odang (OSO). Sebab, proses rekonsiliasi antara dua kubu di Hanura masih bergulir.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu 'Ambhara', Dadang Rusdiana memahami permintaan Yasonna agar dua kubu ini saling berdamai sebelum keluar SK yang baru. Namun, menurut Dadang SK Kepengurusan yang dikeluarkan Menkumham belum lama ini sangat aneh dan bermasalah sehingga harus dicabut terlebih dulu.

"Memang demikian. Tapi Pak Yasonna harus konsisten, itu SK dicabut dulu karena itu bermasalah," ujar Dadang di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Bila SK itu dicabut, Dadang meyakini rekonsiliasi akan berjalan dengan baik. Pasalnya, hingga saat ini belum ada titik temu dari proses rekonsiliasi.

(Baca Juga: Kubu OSO dan Daryatmo Belum Ada Titik Temu soal Upaya Islah)

Kubu 'Ambhara' menginginkan kepengurusan partai kembali berdasarkan SK hasil Munaslub 2016 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Sarifuddin Sudding. Sementara kubu 'Manhattan' ingin menggunakan SK terbaru dari Kemenkumham dengan Sekjen Harry L Siregar dan Ketum OSO.

"SK dicabut kemudian rekonsiliasi berjalan. Soalnya Yasonna bisa meng-SK kan kubu Manhattan tiga jam masa ini juga enggak bisa tiga jam," sindir Dadang.

Bila upaya rekonsiliasi telah berhasil, Dadang yakin partainya bisa bergerak melangkah ke depan menuju Pemilu 2019, di mana saat ini tengah dilakukan verifikasi faktual hingga 17 Februari 2018.

"Dewan pembina kan tentu juga ambil langkah-langkah cepat, ketum juga ambil langkah-langkah cepat sehingga verifikasi fakfual enggak alami keteteran. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik. Semua harus bersatu padu," pungkasnya.

(Baca Juga: Menkumham Tunggu Hasil Rekonsiliasi Hanura)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini