Share

2 Pejabat Aktif Polri Jadi Pj Gubernur, Fadli Zon Khawatir Ada Konflik Kepentingan

Bayu Septianto, Okezone · Kamis 25 Januari 2018 19:38 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 25 337 1850306 2-pejabat-aktif-polri-jadi-pj-gubernur-fadli-zon-khawatir-ada-konflik-kepentingan-ZUYMZX9As8.jpg Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon khawatir akan terjadi konflik kepentingan di Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, lantaran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi aktif Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur di provinsi tersebut

Pasalnya, salah satu calon wakil gubernur di Pilgub Jabar yakni Anton Charliyan juga merupakan perwira tinggi dari kepolisian.

"Ya justru itu bisa terjadi konflik kepentingan. Kan mereka pasti berhubungan. Artinya bisa terkait. Kalaupun misalnya taruhlah yang sang plt ini bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tetapi secara image kan bisa menumbulkan sangkaan dan hal hal yang tak perlu," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Menurut Fadli, alasan Mendagri karena kerawanan daerah tersebut saat pilkada tak masuk akal. Pasalnya, soal kerawanan pilkada menjadi urusan kepolisian, bukan penjabat gubernur.

Fadli Zon Pimpin Rapat Perdana Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu

"Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt Gubernur. Plt gubernur adalah menjalankan pemerintahan. Saya kira ini mendagri harus dikritik dan harus segera merevisi itu," jelas Fadli.

(Baca juga: Ini 2 Pejabat Polri yang Diusul Jadi Pj Gubenur Jabar dan Sumut)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan dugaan masyarakat akan timbul bahwa penunjukkan Pj Gubernur ini untuk memenangkan calon tertentu. Sehingga, Fadli menegaskan kebijakan ini harus ditolak dan direvisi oleh Mendagri.

"Ini bisa mengarah pada pilkada curang, dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Ini anggapan loh ya. Jadi kenapa, karena orang yang ditunjuk itu orang yang tidak ada kaitan atau orang yang tidak lazim. Gitu. Saya kira ini harus ditolak lah," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi Polri menjadi penjabat (Pj) gubernur. Keduanya adalah Asops Kapolri, Irjen M Iriawan yang direncakan jadi Pj Gubernur Jawa Barat kemudian Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Follow Berita Okezone di Google News

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini