nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Demi Keadilan, Semua Parpol Harus Diverifikasi Sesuai Putusan MK

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 18 Januari 2018 19:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 18 337 1847086 demi-keadilan-semua-parpol-harus-diverifikasi-sesuai-putusan-mk-79w4XKF0TJ.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Keputusan pemerintah dan DPR RI untuk tidak melaksanakan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 menuai polemik. Padahal. putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua partai politik harus mengikuti tahapan verifikasi.

Sekretaris Jendral DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengungkapkan, keadilan bagi seluruh partai politik harus menjadi utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Intinya kan keadilan, kebersamaan di parpol calon peserta pemilu ini kita harapkan dari parpol baru dan lama," kata Andi saat di konfirmasi Okezone, Kamis, (18/01/2018).

(Baca Juga: KoDe Inisiatif Sayangkan Sikap KPU yang Terkesan Hindari Verifikasi Faktual Parpol)

Menurut Andi, jika parpol yang sudah lama menginginkan untuk tidak dilakukan verifikasi faktual seharusnya hal itu juga berlaku bagi partai baru. Sehingga, kata dia, verifikasi faktual yang saat ini telah dijalani oleh parpol baru harus dihentikan.

"Kalau ada keinginan partai lama untuk menghapuskan verifikasi faktual ya berarti kita selesai juga sampai disini, enggak perlu diteruskan tapi kan sayang kita sudah di ujung sudah di perbaikan," ungkapnya.

Sebab itu, sambung Andi, apabila mau diterapkan keadilan artinya empat parpol yang sudah lolos administrasi ini langsung diloloskan saja sebagai peserta pemilu.

"Tidak usah menunggu verifikasi faktual lagi kalau misalnya 12 parpol (yang lama) tidak diverifikasi faktual disitu keadilannya," terangnya.

(Baca Juga: KPU Buka Peluang Ubah PKPU Sesuai Putusan MK soal Verifikasi Faktual)

Andi menegaskan, saat ini Partai Berkarya sudah hampir menyelesaikan proses verifikasi faktual. Untuk itu, apabila 12 parpol lama tidak dilakukan proses verifikasi faktual maka ada ketidakadilan.

"Kita ini sudah tinggal menghitung hari selesai verifikasi faktual kalau itu tidak dilakukan kepada 12 parpol kami pun juga tidak begitu itulah keadilannya disitu, tidak adilnya kalau kami lanjut faktual mereka hanya sebatas administrasi (sipol) artinya melanggar MK kan," ujarnya.

Pun demikian, sambung Andi, partainya tetap akan mengikuti ketentuan peraturan yang dibuat KPU. "Iya kita ikut saja apa aturan yang baik bukan berarti menghalangi atau tidak menghalangi karena persoalan di faktual itu hak KPU menerjemahkan faktual itu sejauh mana apakah faktual itu seperti yang kami jalankan atau yang lain," tutupnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini