KoDe Inisiatif Sayangkan Sikap KPU yang Terkesan Hindari Verifikasi Faktual Parpol

Badriyanto, Okezone · Kamis 18 Januari 2018 17:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 18 337 1847009 kode-inisiatif-sayangkan-sikap-kpu-yang-terkesan-hindari-verifikasi-faktual-parpol-OcgqE2XSig.jpg Komisi Pemilihan Umum. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Peneliti dari KoDe Inisiatif Adellina Syahda menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terkesan bersepakat dengan Komisi II DPR RI melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengaburkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilihan Umum.

Diketahui, dalam RDP bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP yang diselenggarakan pada Selasa 16 Januari membahas verifikasi faktual menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka membuat tafsir yang sendiri dengan menyepakati KPU tidak perlu melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik lama, melainkan cukup meneliti administrasinya.

"Tentu disayangkan, putusan MK yang sudah final dan mengikat ini harusnya tidak dilenturkan penafsirannya. Bahwa dalam RDP kemarin bentuk intervensi dilakukan," kata Adel saat diskusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Kafe Diskusi Kopi, Jalan Halimun Raya, Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

(Baca: Verifikasi Faktual Parpol Dihapus, Pengamat Sebut Ini Lelucon Politik)

Ia melanjutkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bersikap tegas menjalankan putusan MK dengan cara segera menyiapkan proses verifikasi faktual terhadap 12 partai lama. Bukan justru menghindar dari tanggung jawab dan sibuk mencari dukungan dari DPR yang diisi perwakilan partai lama.

Padahal, lanjut dia, KPU hanya tinggal melanjutkan pekerjaannya yakni verifikasi faktual terhadap sisa partai calon peserta Pemilu 2019. Apabila KPU mampu melakukan verifikasi faktual terhadap empat partai baru yakni Perindo, PSI, Garuda, dan Berkarya, kenapa tidak dengan 12 partai lama?

"KPU harus percaya diri dengan komitmen, empat partai politik baru berjalan, artinya melanjutkan 12 partai politik lain," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan KPU tidak perlu susah-susah mendatangi markas satu per satu pengurus inti maupun kader partai lama saat melakukan verifikasi faktual. KPU cukup menugaskan partai mengumpulkan kadernya di suatu tempat.

"Suruh partai itu kumpulan kader-kadernya di satu tempat, kemudian KPU datang dan lakukan verifikasi faktual di situ. Ini bisa dilakukan secara bergiliran. Hari ini partai A, besok partai B, dan seterusnya sampai selesai 12 partai. Saya kira tidak memakan biaya dan waktu yang banyak," tegasnya.

Sekadar diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil sendiri terdiri dari JPPR, KoDe Inisiatif, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang diwakili Kaka Suminta, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili Titi Anggraini, CORRECT diwakili Hadar Nafis Gumay, dan PUSaKO Universitas Andalas diwakili Feri Amsari.

(han)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini