Partai Berkarya Yakin KPU Jalankan Putusan MK Verifikasi Parpol Lama

Badriyanto, Okezone · Rabu 17 Januari 2018 06:05 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 17 337 1846071 partai-berkarya-yakin-kpu-jalankan-putusan-mk-verifikasi-parpol-lama-vVrxgwF4Mu.jpg KPU (Foto: Ist)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan partai lama maupun baru ikuti verifikasi faktual. Menurutnya, KPU pasti mampu menjalankan amar putusan itu dan tidak akan tebang pilih terhadap calon peserta pemilu.

"Tentunya teman-teman di KPU juga sudah menindaklanjuti, buktinya kemarin sore sudah menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI, ada kesepakatan juga antara pemerintah untuk menindaklanjuti putusan itu," kata Badarudin saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (17/1/2018).

(Baca Juga: Pengamat: Jika Pemilu 2019 Diikuti Parpol yang Tak Diverifikasi, Hasilnya Cacat Hukum)

Badarudin melanjutkan, dengan dikabulkannya uji materi Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur verifikasi faktual partai, akan melahirkan kompetisi yang lebih sehat. Partai lama maupun yang baru mempunyai kesempatan yang sama untuk merebut simpati masyarakat atau pemilih.

"Silakan masuk dalam kompetesi setelah masuk dan punya tiket sebagai peserta pemilu disitulah kompetesinya, bisa mempengaruhi masyarakat bagaimana partai baru maupun lama menarik simpati pemilih," terangnya.

(Baca Juga: PSI Percaya KPU Akan Verifikasi Faktual Semua Partai Politik Peserta Pemilu 2019)

Seperti diketahui, MK telah mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 Ayat 1 dan 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Awalnya, dalam pasal tersebut tidak mewajibkan partai yang lolos verifikasi di Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi ulang alias langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Dengan putusan MK tersebut, maka ketentuan tersebut berubah, semua partai baru maupun lama harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. MK menilai, prlakuan khusus terhadap partai lama itu tidak adil.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini