nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengamat: Jika Pemilu 2019 Diikuti Parpol yang Tak Diverifikasi, Hasilnya Cacat Hukum

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Selasa 16 Januari 2018 18:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 16 337 1845880 pengamat-jika-pemilu-2019-diikuti-parpol-yang-tak-diverifikasi-hasilnya-cacat-hukum-6drxHC1kBx.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat (Sigma), Said Salahudin menyambut baik putusan MK yang menyatakan semua partai politik (parpol), termasuk 12 parpol yang mengikuti Pemilu 2014 wajib mengikuti verifikasi parpol.

Ia pun menjelaskan bahwa KPU tidak boleh tunduk pada pihak yang menyatakan bahwa 12 parpol di Pemilu 2014 tak perlu melakukan verifikasi. Jika KPU tak memverifikasi parpol lama, jelas Said, maka itu artinya KPU telah melakukan pembangkangan hukum terhadap Putusan MK.

Implikasinya, lanjut Said, apabila Pemilu 2019 diikuti oleh 12 parpol peserta 2014 yang tidak diverifikasi faktual terlebih dahulu sebagaimana Putusan MK, maka Pemilu 2019 harus dinyatakan cacat hukum, baik proses termasuk segala hasilnya.

(Baca Juga: Tanggapi Putusan MK soal Verifikasi Parpol, KPU Siapkan Dua Opsi)

"Bagaimana mungkin verifikasi faktual dikatakan berlaku untuk Pemilu berikutnya, sedangkan Pasal 47 UU MK menentukan Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang. Artinya, terhitung sejak tanggal 11 Januari lalu KPU sudah terikat oleh putusan tersebut dan oleh karenanya wajib melaksanakan verifikasi faktual terhadap 12 parpol peserta Pemilu 2014," ungkap Said saat dihubungi Okezone melalui sambungan telefon, Selasa (16/1/2017).

"Saya mengerti bahwa memang ada beberapa kondisi yang membuka peluang putusan MK tidak harus langsung dilaksanakan, tetapi hal itu bergantung pada uraian pertimbangannya. Kalau dalam pertimbangan Putusan disebutkan eksplisit berlaku ke depan, maka pelaksanaan putusannya memang bisa ditunda. Tapi kalau tidak disebutkan penundaan, maka sudah semestinya harus langsung dilaksanakan," lanjut Said.

Lebih dari itu, Said menambahkan, dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 MK sudah secara tegas disebutkan bahwa verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik dimulai untuk Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu selanjutnya.

"Ini clear sekali tidak ada multitafsir. Silahkan baca butir [3.13.6] pertimbangan Putusan MK dihalaman 112-113. Jadi kalau ada yang bilang putusan itu mulai berlaku untuk Pemilu 2024, maka kemungkinan besar yang bicara demikian belum membaca secara utuh Putusan MK," jelasnya.

(Baca Juga: Putusan MK soal Verifikasi Parpol Demi Hindarkan Perbedaan Perlakuan)

Selain itu, Said juga mengomentari perihal pihak yang mengatakan Putusan MK berlaku untuk Pemilu 2024 dengan alasan verifikasi faktual untuk Pemilu 2019 sudah selesai sehingga Putusan itu tidak bisa berlaku surut (retroaktif). Menurutnya, pendapat yang semacam ini juga tidak tepat

"Verifikasi faktual itu satu rangkaian proses. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017, jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dimulai tanggal 15 Desember 2017 dan rekapitulasinya berakhir tanggal 17 Februari 2018," ungkap Said.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sendiri dibacakan pada tanggal 11 Januari 2018. Artinya, jelas Said, proses verifikasi faktual sesungguhnya belum selesai karena masih berproses. Jadi ketika tanggal 11 Januari 2018 MK memerintahkan semua parpol harus diverifikasi faktual, maka KPU masih dalam tenggang waktu untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap 12 parpol peserta Pemilu 2014.

"Benar Putusan MK memang berlaku prospektif atau forward looking dan tidak berlaku retroaktif atau backward looking, tetapi pada kasus Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tidak bisa dikatakan tahapan verifikasi faktual sudah terlewat. Tahapannya masih berjalan dalam satu rangkaian proses," pungkasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini