nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Setnov Senang Bamsoet Jabat Ketua DPR

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 15 Januari 2018 11:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 15 337 1845004 setnov-senang-bamsoet-jabat-ketua-dpr-b6EpsRBAg0.jpg Setya Novanto usai sidang e-KTP di PN Tipikor (Foto: Putera/Okezone)

JAKARTA - Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) merasa senang atas terpilihnya Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR RI, menggantikan dirinya. Dia berharap, Bamsoet bisa lebih baik menjalankan tugas sebagai pimpinan parlemen dibandingkan dirinya.

"Bagus dong. Kami doakan supaya pak Bamsoet bisa berbuat untuk pemerintah," kata Setnov sebelum menjalani persidangan di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).

Setnov berpandangan, sudah tepat Bamsoet menduduki jabatan itu. Menurut Setnov, Bamsoet adalah sosok yang sudah memiliki segudang pengalaman.

(Baca Juga: Bambang Soesatyo Resmi Ditunjuk Golkar Jadi Ketua DPR)

Setnov berpesan, menjadi Ketua DPR harus memiliki karakter yang kuat dan beribawa serta mampu mewujudkan keinginan rakyat. Dia menyebut, Ketua DPR adalah jabatan strategis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Karena DPR perwakilan daripada rakyat kami harapkan bisa berbuat untuk bangsa dan negara, dan saya yakin pak Bambang bisa dan bisa kerja sama dengan wakil-wakil yang ada itu," papar Setnov.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akhirnya menunjuk Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR RI, menggantikan Setya Novanto.

(Baca Juga: Ditunjuk Jadi Ketua DPR, Bamsoet Diminta Mundur dari Pansus Angket KPK)

Setnov telah mengundurkan diri lantaran terjerat kasus korupsi e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.

Atas perbuatannya, Setnov didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini