nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Akan Putuskan 13 Perkara Terkait Gugatan UU Pemilu

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 06:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843278 mk-akan-putuskan-13-perkara-terkait-gugatan-uu-pemilu-DSWPUkPzLO.JPG ilustrasi

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (11/1/2018), akan menggelar sidang putusan 13 perkara gugatan Pengajuan Undang-Undang (PUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait verifikasi peserta Pemilu, Presidensial Treshold, dan Pemilu di Kota Aceh, di Gedung MK, Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs resmi milik MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, sidang putusan itu rencana dimulai pukul 09.00 dan 11.00 WIB.

Adapun 13 perkara yang dibahas pada persidangan ini adalah yang teregistrasi dengan nomor 67/PUU-XV/2017 terkait Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Lalu nomor, 73/PUU-XV/2017 dengan PUU Pemilu pada Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 173 ayat (3).

Kemudian perkara nomor 44/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017.

Gugatan ini sama-sama mempersoalkan Pasal 222 UU Pemilu terkait persyaratan untuk partai politik yang diperbolehkan mengusulkan pasangan calon adalah yang memperoleh 25 persen suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Selanjutnya, perkara nomor 60/PUU-XV/2017 yang menggugat Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU Pemilu. Permohonan ini diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Untuk perkara 62/PUU-XV/2017 akan menguji Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, yang diajukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan kuasa pemohon, Christophorus Taufik.

Sementara perkara 53/PUU-XV/2017 pemohon mengajukan keberatan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 UU Pemilu.

Kemudian perkara 61/PUU-XV/2017 pemohon mengajukan keberatan pada Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Dan gugatan nomor 66/PUU-XV/2017, akan menguji Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Terakhir, perkara 75/PUU-XV/2017 terkait Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571 UU Pemilu.

Untuk perkara 61/PUU-XV/2017 terkait dengan keberatan pemohon yang menilai bahwa diberlakukannya UU Pemilu telah mencabut kekhususan Aceh, sebagaimana dituangkan di dalam UUPA sebagai undang-undang yang secara khusus berlaku di Aceh.

Permohonan ke MK ini menyusul keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi undang-undang. UU tersebut yang akan menjadi landasan hukum pada Pemilu serentak 2019 mendatang

Dalam keputusan yang diambil secara voting itu, DPR menyetujui, ambang batas presiden atau Presidential Threshold : 20/25 persen, ambang batas parlemen: 4 persen, sistem pemilu: terbuka, besaran kursi: 3-10 dan konversi suara: saint lague murni.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini