Share

PPP Berharap Keadilan di Tengah Badai Konflik Internal

Achmad Fardiansyah , Okezone · Kamis 04 Januari 2018 20:56 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 04 337 1840256 ppp-berharap-keadilan-di-tengah-badai-konflik-internal-wFfudWI1TE.jpg PPP (Foto: Ist)

JAKARTA - Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus bergulir. PPP kubu Djan Faridz pun berharap adanya keadilan dari konflik dualisme yang mendera internal partai berlambang kakbah itu.

Menurut Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, sekarang kunci penuntasan konflik kepengurusan PPP berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

"Karena akar permasalahannya disitu ketika PPP kubu Romy meminta surat pengesahan Ke Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu dijabat Amir Syamsuddin, pak menteri dan Dirjen Administrasi Hukum (AHU) menolak karena konsisten pada Pasal 23, 32 dan 33 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011," katanya di Jakarta, Kamis (4/1/2018).

(Baca Juga: PPP Kubu Djan Faridz Diminta Baca Putusan MA dengan Pikiran Jernih)

Kala itu, sambungnya, mereka secara tegas menolak melalui surat dirjen AHU pada 25 September 2014 yang menyebut konflik kepengurusan partai harus diselesaikan Mahkamah Partai dan Pengadilan. Namun, berubah ketika Yasonna menjabat Menkumham, dan kemudian mengasahkan PPP kubu Romy.

Ia menilai dari situlah awal mula konflik PPP. Sehingga ia meminta Menkumham berlaku adil. Di mana, PPP Djan Faridz memenangkan putusan Mahkamah Agung 504 dan 601, yang isinya putusan mengembalikan seluruh sengketa partai politik ke Mahkamah Partai.

(Baca Juga: PPP Kubu Djan Faridz Diajak Bersatu Setelah Gugatannya Ditolak MA)

Pada konteks ini PPP Djan Faridz merupakan PPP yang terbentuk di Muktamar sesuai prosedur Mahkamah Partai DPP PPP dalam putusan nomor 14 Tahun 2014. Sehingga ia mengingatkan agar Menkumham mematuhi hukum.

"Sebab salah satu program nawa cita Presiden Jokowi adalah memberikan prioritas pada upaya kepercayaan publik pada instansi - instansi demokrasi melalui sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan," tuturnya.

Di samping itu Humphrey khawatir persoalan yang berbelit ini menimbulkan stigma buruk bagi Jokowi, karena bisa dianggap kabinetnya memecah umat Islam.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini